Rate this item
(0 votes)
Read 56 times Last modified on Thursday, 01 November 2018 05:58

Project Description

Thursday, 01 November 2018 00:00
K2 Ngawi Tidak Mendapatkan Respon dari BKN
Written by 

Ngawi- Bagaikan menunggu rembulan datang di hadapan, seperti ini nasib para tenaga honorer Kategori 2 Ngawi. Sedikitnya 10 orang dari 271 tenaga honorer setelah sekian tahun mengabdikan diri menjadi tenaga pendidik (guru) harus pupus ditengah jalan untuk menjadi abdi negara yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui proses CPNS tahun 2018 ini.

Kabar buruk ini di terima mereka setelah Komisi I DPRD Ngawi bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) daerah setempat melurug ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Usaha wakil rakyat itu untuk memperjuangkan nasib semua tenaga K-2 agar mendapatkan kepastian nasib juga mengalami jalan buntu.

Diungkapkan oleh Siswanto Sekretaris Komisi I DPRD Ngawi kepada Bahana mengatakan, kandasnya 10 orang tenaga K-2 dari hasil penjelasan BKN lantaran terganjal syarat administrasi khususnya pendataan yang harus dilakukan dan terhitung pada Februari 2012. Asumsi sebelumnya BKPP Ngawi menganggap 10 orang itu telah memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria CPNS.

“Setelah dari BKN ternyata hasilnya kesepuluh orang itu terkendala masalah pendataan yang diambil. Dan BKPP sebelumnya menyakini bisa tercover sebab dalam Permenpan (Permenpan RB) terhitung Agustus 2013 akhirnya kita tidak bisa berbuat banyak,” kata Siswanto via telepon, Kamis, (25/10/2018).

Di jelaskan Siswanto, pihaknya meminta kepada BKN maupun Kemenpan RB untuk memikirkan terhadap nasib K-2 lainya. Mengingat status K-2 diberikan oleh pusat bukan daerah. Maka dari itu pemerintah pusat jangan sampai lepas tangan dan bisa dicarikan solusinya.  Misalkan, disalurkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Sayangnya, pemerintah pusat sendiri hingga sekarang ini belum menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk memberikan payung hukum mekanisme pengangkatan K-2 menjadi P3K. 

“ Seharusnya Pemeritah memberikan paying hokum kepada nasib K2 yang benar-benar sudah mengabdi “ tegas Siswanto. (Ard)

What we did

Visit Project
Recent Works