Sekitar Ngawi

Sekitar Ngawi (123)

Monday, 04 December 2017 00:00

Penilaian Adipura PKL dilarang Berjualan

Written by

Ngawi- Disayangkan apa yang dirasakan oleh mereka para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa mangkal di beberapa jalan protokol dalam Kota Ngawi untuk sementara waktu harus bersabar untuk tidak berjualan. Larangan tersebut setelah dikeluarkanya surat pemberitahuan dari Satpol PP daerah setempat tertanggal 21 November 2017 kemarin.

Arif Setiyono Kasi Penegakan Perda Satpol PP Ngawi mengatakan, larangan berjualan bagi PKL yang sering mengais rejeki di area trotoar jalan utama dalam kota sifatnya hanya sementara. Dan itu hanya diberlakukan selama tiga hari mulai 22-24 November 2017.

“Cuma tiga hari saja tidak lama kok. Larangan sementara itu karena mau ada penilaian Piala Adipura oleh tim dari pusat ke Kota Ngawi. Tentunya kami selaku petugas trantib mengharapkan kerjasamanya bagi rekan-rekan PKL untuk mendukung kegiatan ini,” jelas Arif Setiyono, Selasa (22/11).

Ia menegaskan, konsentrasi penertiban PKL diarahkan pada jalan utama di dalam kota seperti Jalan A.Yani, Jalan Teuku Umar, Jalan Hasanudin, Jalan Sultan Agung, Jalan PB Sudirman dan beberapa jalan lainya yang terindikasi bakal didatangi tim penilai Piala Adipura.

Untuk PKL kawasan alun-alun bebernya, meski tidak ada larangan berjualan terkait langsung penilaian Piala Adipura namun diminta untuk menjaga kebersihan dan ketertiban disekitar lapaknya. Jangan sampai seenaknya sendiri tanpa mengindahkan tata tertib yang ada.

“Kalau dikawasan alun-alun tidak. Tapi mereka harus menjaga kebersihan jangan sampai terkesan kumuh dan kotor. Sebab alun-alun ini kan salah satu titik destinasi wisata Ngawi kan,” bebernya.

Tambahnya, para PKL yang berada dikawasan larangan tersebut diharap tidak meninggalkan gerobak maupun barang dagangan serta perlengkapan lainya disekitar trotoar jalan. Jika himbauan ini tidak dihiraukan Satpol PP bakal menindak tegas.

Terkait Piala Adipura, seperti tahun 2016 lalu Kabupaten Ngawi hanya menyabet sertifikat Adipura dari pemerintah pusat. Dan itu terjadi selama dua tahun berturut-turut mulai tahun 2015. Seperti yang diberitakan di tahun lalu gagalnya piala bergengsi dibidang kebersihan tentunya tidak lepas dari buruknya pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di Desa Selopuro, Kecamatan Pitu.

Terpisah melalui via selular Bupati Ngawi Budi Sulistyono/Kanang menegaskan, Pemkab Ngawi harus segera keluar mencari terobosan dan berinovasi untuk menyelesaikan pekerjaan rumah terkait pengelolaan sampah. Tandasnya, langkah itu tentunya dibarengi sistem pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan tidak hanya sebatas pada TPA di Desa Selopuro melainkan secara umum seperti dipasar.

Ujarnya lagi, dengan sertifikat Adipura setidaknya menjadi motivasi semua leanding sector untuk lebih berkreasi menuntaskan permasalahan sampah sampai pada titik ramah lingkungan. Sisi lain diakuinya, penilaian menuju Piala Adipura tahun ini memang super ketat secara nasional hanya diambil 32 kabupaten/kota. 

“Kami mengharapkan kerjasama semaua pihak dalam menyukseskan penialaian adipura ini agar kiranya dapat berjalan dengan lancar, para PKL dapat bersabar dan menanamkan warga untuk hidup sehat dengan membuang sampah pada tempatnya” tegasnya.(ARD)

Ngawi –Proyek yang  belum masa penyerahan kepada pihak penanggung jawab namun sudah di temukan kerusakan dan parahnya di bagian pondasi jembatan. Pasca ambrolnya plengsengan jembatan Watualang di Desa Watualang, Kecamatan Ngawi Kota beberapa waktu lalu langsung disikapi oleh wakil rakyat daerah setempat. Komisi IV DPRD Ngawi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek senilai Rp 45,5 miliar lebih, Selasa (21/11).

Hasil sidak kata dewan, ambrolnya plengsengan di dua sisi sekitar pondasi jembatan yang membentang diatas Bengawan Solo selebar lebih dari 2 meter akibat faktor alam. Sebab akhir-akhir ini kondisi Bengawan Solo banjir. Dengan alasan tersebut tanah yang menopang plengsengan tergerus.

“Betul plengsengan disekitar pondasi jembatan di dua sisi baik di selatan maupun utara itu ambrol. Tapi tidak berpengaruh ataupun mengancam konstruksi utama jembatan. Ambrolnya plengsengan memang akibat banjir,” terang Slamet Riyanto Ketua Komisi IV DPRD Ngawi.

Jelasnya, pihak rekanan dalam hal ini PT Satwiga Mustika Naga mengaku bertanggung jawab penuh karena masih dimasa pemeliharaan selama 6 bulan kedepan. Sesuai janji rekanan, secepatnya akan diperbaiki bahkan tidak lagi konstruksi batu pasangan melainkan beton bertulang.

“Jika ada kerusakan itu sudah menjadi tanggungjawab rekanan karena masih berada di tahap pemeliharaan. Jangan sampai rekanan sendiri seenaknya dan sejak awal kami meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) tetap memberi penegasan dan memonitoring  kepada rekanan,” kupasnya.

Terpisah, Kepala DPUPR Kabupaten Ngawi Hadi Suroso mengatakan, untuk jembatan Watualang sudah selesai dikerjakan. Terkait anggaran, jembatan Watualang dikerjakan selama tiga tahun sesuai tahapanya. Untuk tahap pertama 2015 lalu, pemasangan pondasi yang membentang ditengah aliran Bengawan Solo telah menyerap anggaran tidak kurang dari Rp 5 miliar.

Disusul tahap berikutnya, difokuskan pada pekerjaan fisik jembatan dengan budget anggaran sekitar Rp 26 miliar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2016 dan terakhir dikonsentrasikan pada pekerjaan pengerasan jalan baik di sisi selatan maupun utara jembatan dengan budget Rp 14,5 miliar bersumber DAK 2017. 

Sementara Warsito salah satu warga Watualang Ngawi berharap kepada pemerintah daerah benar-benar melakukan pengawasan terhadap pembangunan akses jalur penghubung antar kecamatan. Hal ini tidak hanya berdapak pada kerugian Negara bisa saja mengancam jiwa apabila pengerjaan hanya asal-asalan saja.(ARD)

Page 6 of 62