Sekitar Ngawi

Sekitar Ngawi (207)

Thursday, 01 November 2018 00:00

Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa Zero Pungli

Written by

Ngawi – Sebelum pelaksanan pemilhan perangkat desa yang kosong di Kabupaten Ngawi, dengan memberikan warning kepada penitia untuk tidak melakukan pungutan. Pernyataan tegas ini di sampaikan oleh  Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Ngawi melarang keras panitia desa memungut biaya administrasi terhadap peserta ujian perangkat desa. Himbauan keras itu menyusul di akhir tahun 2018 ini ada beberapa desa dari 19 kecamatan di Ngawi bakal melaksanakan ujian perangkat desa.

Diungkapkan oleh Achmad Roy Rozano Kabid Pemdes DPMD Ngawi, tidak ada satupun aturan yang membenarkan pihak panitia melakukan pungutan atau beban biaya kepada peserta ujian. Tidak hanya gertak sambal saja jika terbukti, panitia melakukan pungutan liar bisa di pidanakan.

“Kita sudah memberitahukan kepada pansel apabila masih nekat, pihaknya tidak memback up atas yang telah mereka lakukan,”  jelas Kabid Pemdes DPMD Ngawi, Kamis, (25/10/2018).

Tambahnya, biaya pengisian perangkat desa melalui sistim ujian diambilkan dari pos APBDes. Anggaran desa yang dimaksudkan itu bisa dari pendapatan asli desa (PADes) ataupun dari tanah kas desa. Dan dilarang keras mengambil dari anggaran baik Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD).

Roy menambahkan, di wilayah Ngawi dari 19 kecamatan memang ada kekosongan kursi sekdes di 59 desa. Dan 42 desa memang benar-benar kosong sedangkan 17 desa lainya posisi sekdes di Plt kan. Untuk itu Roy mengharap, bagi desa yang terdapat kursi sekdes kosong segera mempersiapkan diri untuk melakukan pengisian mengingat posisi sekdes memang vital dalam birokrasi desa.

“Untuk waktu, kita menyerahkan semuanya kepada setiap Desa dikarenakan mereka yang tahu dan tentang pengajuannya,” Tegas Roy.(Ard)

Thursday, 01 November 2018 00:00

K2 Ngawi Tidak Mendapatkan Respon dari BKN

Written by

Ngawi- Bagaikan menunggu rembulan datang di hadapan, seperti ini nasib para tenaga honorer Kategori 2 Ngawi. Sedikitnya 10 orang dari 271 tenaga honorer setelah sekian tahun mengabdikan diri menjadi tenaga pendidik (guru) harus pupus ditengah jalan untuk menjadi abdi negara yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui proses CPNS tahun 2018 ini.

Kabar buruk ini di terima mereka setelah Komisi I DPRD Ngawi bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) daerah setempat melurug ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Usaha wakil rakyat itu untuk memperjuangkan nasib semua tenaga K-2 agar mendapatkan kepastian nasib juga mengalami jalan buntu.

Diungkapkan oleh Siswanto Sekretaris Komisi I DPRD Ngawi kepada Bahana mengatakan, kandasnya 10 orang tenaga K-2 dari hasil penjelasan BKN lantaran terganjal syarat administrasi khususnya pendataan yang harus dilakukan dan terhitung pada Februari 2012. Asumsi sebelumnya BKPP Ngawi menganggap 10 orang itu telah memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria CPNS.

“Setelah dari BKN ternyata hasilnya kesepuluh orang itu terkendala masalah pendataan yang diambil. Dan BKPP sebelumnya menyakini bisa tercover sebab dalam Permenpan (Permenpan RB) terhitung Agustus 2013 akhirnya kita tidak bisa berbuat banyak,” kata Siswanto via telepon, Kamis, (25/10/2018).

Di jelaskan Siswanto, pihaknya meminta kepada BKN maupun Kemenpan RB untuk memikirkan terhadap nasib K-2 lainya. Mengingat status K-2 diberikan oleh pusat bukan daerah. Maka dari itu pemerintah pusat jangan sampai lepas tangan dan bisa dicarikan solusinya.  Misalkan, disalurkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Sayangnya, pemerintah pusat sendiri hingga sekarang ini belum menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk memberikan payung hukum mekanisme pengangkatan K-2 menjadi P3K. 

“ Seharusnya Pemeritah memberikan paying hokum kepada nasib K2 yang benar-benar sudah mengabdi “ tegas Siswanto. (Ard)

Page 7 of 104