Sekitar Ngawi

Sekitar Ngawi (135)

Ngawi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk melakukan evaluasi total terhadap penyelenggaraan pendaftaran dan verifikasi faktual terhadap parpol peserta Pemilu 2019 di Aula Hotel Sukowati Ngawi, Kamis (19/04). Samsyul Wathoni Ketua KPU Kabupaten Ngawi memaparkan, rakor dengan mengundang seluruh perwakilan parpol dan beberapa stakeholder untuk meminta masukan maupun kritik terhadap kinerja lembaga penyelenggara pemilu ditingkat kabupaten itu.

Dimana sesuai tahapanya KPU Kabupaten Ngawi telah melakukan proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol yang telah dilakukan terhitung mulai September 2017 sampai Februari 2018. Sepanjang proses inilah tetap terjadi kendala teknis maupun tata administrasi yang sampai di meja PTUN. Lepas dari semua persoalan, KPU Kabupaten Ngawi sejak awal berkomitmen meminimalisir semua kendala yang dihadapi parpol tanpa keluar dari PKPU.

“Intinya kami ingin mendapat kritik, saran dan masukan dari partai politik tentang pelayanan KPU Kabupaten Ngawi terhadap partai politik peserta Pemilu 2019. Jika ada yang kurang bagus tentunya akan kami perbaiki dan sebaliknya apabila sudah pas dan sesuai apa yang inginkan pelayanan akan kami tingkatkan,” terang Samsyul Wathoni Ketua KPU Kabupaten Ngawi, Kamis (19/04).

Ulas Toni sapaan akrabnya, diwilayah Ngawi dipastikan Pemilu 2019 mendatang bakal diikuti 16 parpol yang terdiri 12 parpol lama peserta Pemilu 2014 ditambah 4 parpol baru. Dalam perjalananya menuju penetapan parpol memang terjadi sengketa sampai diranah Bawaslu yakni PBB (Partai Bulan Bintang) dan terakhir PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) akhirnya menjadi peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 20 melalui proses penyelesaian di PTUN.

Dan pasca penetapan parpol diakui Toni secara praktis tidak ada kendala yang signifikan. Hanya saja pihaknya langsung melakukan sosialisasi ke parpol untuk tahapan pendaftaran dan penjaringan calon legislative (caleg) yang bakal diajukan masing-masing parpol terhitung mulai 1 Juli 2018 atau selang antara 3-4 hari pasca pemungutan suara Pilgub Jatim 2018. Ditekankan Toni, untuk jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jatim 2018 hasil Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang ditetapkan pada 18 April 2018 kemarin tercatat ada 699.567 pemilih.

“Dibanding pada Pilkada Kabupaten Ngawi 2015 memang ada penurunan sekitar 8 ribu pemilih. Faktornya karena NIK ganda, pemilih meninggal dan pindah status menjadi TNI/Polri makanya ada penyusutan meski jumlah penduduk di Ngawi ini meningkat,” ungkap Toni.

Sesuai dengan peratuaran KPU dan juga telah mendapatkan keputusan hokum kuat dapil di Kabupaten Ngawi berubah yakni dapil 1 yang sebelumnya terdiri dari 2 kecamatan yakni Ngawi, dan Pitu sekarang Ngawi, Pitu dan Kasreman untuk DPR Propinsi dari VII menjadi XII dengan daerah pemilihan yang masih sama yakni Kabupaten Ngawi, Magetan,Ponorogo, Trenggalek dan Pacitan.(Ard)

.

Sunday, 04 March 2018 00:00

Panen Tahun Ini Petani Meradang

Written by

 Ngawi- Biaya produksi tinggi, panen petani masih saja di rundung kesedihan. Harga gabah di sentra produksi seperti di Ngawi, Jawa Timur mulai terjadi penurunan secara drastis pada panen raya tahun ini. Dalam sepekan saja harga gabah anjlok rata-rata Rp 700 per kilogram dari harga sebelumnya. Padahal harga gabah kering panen (GKP) di daerah ini pada pekan lalu berkisar diatas Rp 4.900 per kilogram.

 

Seperti yang dikatakan Hariyanto seorang petani padi asal Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Ngawi mengatakan, pada awal panen bulan ini, petani bisa menjual GKP seharga Rp 4.900 per kilogram. Akan tetapi sekarang ini gabah hanya dibandroll antara Rp 4.100 – Rp 4.200 per kilogram.

 

“Lima hari lalu harga masih bagus (gabah-red) tetapi beda jauh dengan sekarang ini hanya alasan hujan para tengkulak banting harga. Pihak yang kalah tetap kita-kita petani ini,” terang Hariyanto, Kamis (22/02).

 

Ia meminta pemerintah harus melakukan tindakan nyata intervensi harga ke petani agar stabil. Jika terjadi penurunan terus-menerus dikhawatirkan petani tidak mampu mengembalikan modal tanam dan sebagainya. Padahal semua modal tersebut didapat dari bank.Dilain sisi Hariyanto pun meminta pemerintah untuk mengkaji ulang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 4.200 per kilogram mengingat kwalitas gabah pada panen raya pertama tahun ini cukup baik. Paling tidak HPP harus menyesuaikan dengan kondisi gabah yang ada jangan sampai dijadikan patokan tanpa batas waktu.

 

Sementara itu Sunito Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi membenarkan terjadinya penurunan gabah diwilayahnya pada musim panen kali ini. Untuk mengantisipasi anjloknya harga gabah ia berencana memberikan bantuan box dryer atau alat pengeringan gabah ke setiap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Diharapkan bisa mendongkrak harga gabah milik petani Ngawi (ARD)

Page 3 of 68