bahanafm

bahanafm

Ngawi- Sedikitnya ratusan warga Desa/Kecamatan Widodaren, Ngawi sekitar pukul 10.00 WIB pada Senin, (16/10), mendatangi kantor perwakilan PT Waskita Karya di Kecamatan Widodaren yang selama ini dinilai bertanggungjawab terhadap pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mereka menuntut kompensasi berupa uang untuk kepentingan pembangunan mushola yang sebelumnya direalisasikan oleh PT Waskita Karya namun tidak sesuai dengan nilai pengajuanya.

Selain itu para warga pun meminta uang ganti rugi kepada PT Waskita Karya dari sisa tanah pembangunan tol atau jalan Dusun Kedungprahu yang selama ini belum diterima warga maupun pemerintahan Desa Widodaren. Menurut Bambang koordinator aksi menyebutkan, permintaan warga berupa kompensasi sebetulnya sangat sederhana. Yakni realisasi dana pembangunan mushola yang berada diselatan maupun utara jalan Dusun Kedungprahu nilainya kurang dari proposal pengajuan.

“Pada intinya semua warga yang hadir di kantor perwakilan PT Waskita Karya adalah menuntut kompensasi yang seharusnya sesuai dengan pengajuan utamanya untuk pembangunan mushola. Selain itu juga uang ganti rugi atas sisa tanah pembangunan tol atau jalan Dusun Kedungprahu yang sampai kini belum diterima,” jelas Bambang via selular, Senin (16/10).

Urainya lagi, PT Waskita Karya hanya memberikan dana senilai Rp 12,5 juta untuk pembangunan mushola di selatan jalan Dusun Kedungprahu padahal pengajuanya sebesar Rp 212 juta lebih. Demikian juga pembangunan mushola utara jalan yang dimaksudkan hanya menerima Rp 87,5 juta padahal pengajuanya tertera angka Rp 237 juta lebih.

Menanggapi permasalahan tersebut pihak PT Waskita Karya yang diwakili Antok kepala lapangan menandaskan, sesuai kemampuan PT Waskita Karya hanya bisa memberikan kompensasi Rp 12,5 juta untuk pembangunan mushola di selatan jalan Dusun Kedungprahu, sebab tidak terdampak pembangunan tol. Sedangkan diutara jalan, yang terdampak pembangunan tol limitnya hanya Rp 87,5 juta dan tidak diberikan lagi uang tambahan melainkan barang material bangunan serta peralatan sound system.

Dan terakhir, soal ganti rugi uang atas tanah sisa pembangunan tol atau jalan Dusun Kedungprahu bukan kewenangan PT Waskita Karya melainkan proposalnya harus diserahkan ke PPK yang berkedudukan di Caruban Madiun dan BPN Ngawi. Setelah laju mediasi berjalan alot sampai siang akhirnya ada titik temu antara warga Desa Widodaren dengan PT Waskita Karya.(ARD)

Petugas Satreskrim Polres Ngawi terpaksa menembak kaki kanan seorang pria berumur 24 tahun berinisial BB yang diduga kuat sebagai pelaku jambret kelas kakap asal Dusun Sambirobyong, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Ngawi. Pria bertubuh bongsor tersebut dihadiahi timah panas ketika berusaha lari saat disergap petugas sekitar pukul 11.30 WIB pada Jum’at (13/10), tepatnya dijalan Raya Ngawi-Madiun atau tidak jauh dari rumahnya.

Menurut informasi, penyergapan BB bermula dari laporan penjambretan dengan korban Fitri Wahyuningsih perempuan berusia 25 tahun asal Dusun Karangasem, Desa/Kecamatan Geneng pada Jum’at tanggal 07 Juli 2017. Dihadapan polisi Fitri mengaku sebagai korban penjambretan yang dilakukan pengendara sepeda motor sekitar pukul 18.00 WIB dilokasi pertigaan kearah Desa Dawu tepatnya di Desa Klitik, Kecamatan Geneng.

“Sesuai keterangan korban saat itu modus terduga pelaku berinisial BB tersebut dengan cara memepet dan langsung merampas tas hingga korban terjatuh. Kebetulan korban masih ingat ciri-ciri pelaku yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah,” kata Kasubbag Humas Polres Ngawi AKP ES Martono, Jum’at (13/10).

Sambungnya, dari keterangan korban inilah petugas terus melakukan penyelidikan beberapa bulan dan mengarah pada BB. Kemudian dari interogasi petugas terhadap BB usai ditangkap mengakui jika dirinya melakukan aksi penjambretan di 19 TKP diantara dua wilayah antara Ngawi dan Magetan.

“Terduga pelaku BB ini dalam melancarkan aksinya selalu mengincar korban perempuan yang mengendarai sepeda motor sendirian dan membawa tas maupun korban yang baru turun dari bus. Dan rata-rata aksi kejahatanya itu dilakukan pada waktu subuh atau pagi buta ketika korbanya berangkat ke pasar,” jelasnya.

Tambah AKP ES Martono, hasil kejahatan BB dipergunakan untuk foya-foya, membeli onderdil sepeda motor dan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap penjambretan BB selalu mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah nopol AE 6817 MV. Untuk menghilangkan jejak, terduga pelaku menutup plat motor menggunakan isolasi warna hitam.(ARD)

Ngawi-Mega Proyek pembangunan gedung lantai empat DPRD Ngawi dengan menyerap anggaran capai puluhan miliar rupiah  dengan pengerjaan hampir dua tahun, kini kondisinya hampir rampung. Progres pekerjaan pada jilid II tahun 2017 dibawah rekanan PT Andy Kencana memang menyentuh titik akhir. Sisa pekerjaannya sendiri tinggal memasang furniture dan pembersihan dari sisa-sisa material bangunan.

Jarot Kusumo Yudo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Ngawi mengklaim jika pekerjaan gedung sekarang ini memasuki tahap finishing. Terhitung sampai pertengahan Oktober 2017 ini progresnya mencapai 98 persen atau sudah mencakup semua item pekerjaan sesuai nilai kontrak sebelumnya.

Pada jilid II jelasnya, ada tiga pekerjaan yang harus dirampungkan yakni arsitektur, mechanical elektrik (ME) dan pekerjaan plumbing. Dan semua pekerjaan itu sudah clear bahkan kondisi lift siap dioperasikan demikian juga dengan fasilitas sprinkler dan hydrant untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran.

“Pada poinya semua pekerjaan sudah rampung tinggal pasang furniture. Dan kesiapan lift sudah beberapa kali kami uji coba demikian halnya dengan sarana hydrant untuk memproteksi kebakaran,” kata Jarot, Jum’at (13/10).

Ulasnya, pekerjaan tahap akhir sesuai kontraknya dengan PT Andy Kencana memang berakhir pada 05 November 2017 mendatang. Sambil menunggu habis masa kontrak tetap dilakukan evaluasi guna melihat adanya kekurangan pekerjaan jika ditemukan. Meskipun sebenarnya proses evaluasi bisa dilakukan setelah habis masa kontrak ketika memasuki tahap pemeliharaan selama 6 bulan.

Menyinggung soal rencana pemindahan kantor DPRD, Jarot sendiri belum mengetahui secara persis kapan waktunya. Tetapi pada dasarnya pemindahan bisa dilakukan setelah proses masa kontrak selesai yakni diatas tanggal 05 November 2017. Akan tetapi statusnya masih pinjam pakai dari DPUTR Ngawi.

Untuk rencana pemindahan dari depan kebelakang kami belum tahu juga termasuk apakah sudah dianggarkan soal pemindahan itu. Termasuk pemindahan ruang rapat paripurnanya hanya saja semuanya itu bisa dilakukan setelah kontrak habis,” jelas Jarot.

Sementara Dwi Rianto Jatmiko Ketua DPRD Ngawi membenarkan rencana pemindahan kantor akan secepatnya dilakukan. Namun dia mencatat, pemindahan semua fasilitas termasuk perkakas kantor maupun berkas-berkas bisa dilakukan kalau toh kontrak pekerjaan gedung dewan selesai.

“Untuk pemindahan sendiri akan dilakukan secepatnya namun menunggu selesai pengerjaan, apabila dalam pemindahan kantor dio barengi dengan paripurna kemungkinan akan dilaksanakan di gedung kesenian timur pendopo Ngawi,” tambahnya(ARD).

 Ngawi- Nampaknya  pengerjaan pembangunan fasilitas infrastruktur di  Ngawi tidak sesuai dengan besaran teknis atau Bestek.  Hal ini menyusul setelah Komisi III DPRD Ngawi,  kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan ke lokasi alun-alun Ngawi untuk melihat kondisi fasilitas umum (fasum) yang selama ini seolah lepas pengawasan, Kamis (12/10). Sidak dewan tersebut menemukan semua fasum di 9 titik yang notabene berada di kawasan area publik kondisinya syarat kurang perencanaan dan  tidak ada fungsinya serta tujuan yang terkesan asal bangun tanpa mengindahkan estetika.

Sebelumnya dari referensi yang di pegang anggota dewan keberadaan pembangunan fasum yang pekerjaanya dibawah leanding sektor Disparpora Ngawi tersebut baru berumur setahun atau selesai dikerjakan pada akhir athun 2016 lalu dengan total anggaran sekitar Rp 9 miliar bersumber APBD 2016. Penggunaan anggaran yang cukup besar tersebut tidak diimbangi dengan pengerjaan yang sempurna . Di temukan rusaknya fasum cukup mudah di dapati  oleh anggota dewan bahkan orang awam sepertihalnya ruang kamar mandi maupun toilet ditemukan kran atau wastafel ada yang copot begitu saja tanpa diperbaiki maupun dipasang kembali dan hal ini terkesan tidak ada perawatan.

Tidak berhenti hanya itu saja airnya pun tidak mengalir ketika kran dibuka dan cukup miris meski sudah setahun lampu peneranganya belum dipasang hal itu disebabkan jaringan listrik belum disambungkan ke instalasi yang ada. Selain itu kondisi bangunan fasum yang rata-rata berukuran sekitar 5 x 6 meter banyak yang jebol baik tembok maupun pondasi.

“Ternyata setelah kita lihat bersama tadi keberfungsian fasum seperti toilet dan kamar mandi sudah tidak sesuai. Bahkan beralih fungsi seolah tidak ada tanggungjawab sama sekali dari pihak terkait,” terang Supeno Ketua Komisi III DPRD Ngawi, Kamis (12/10).

Tambah Supeno pihaknya merasa heran dengan keberadaan fasum selama ini seolah dijadikan gudang penyimpanan alat-alat milik UPT AlunAlun Ngawi. Dan parahnya lagi didalam fasum ditemukan barang dagangan milik para pedagang yang berada disekitar alun-alun. Dengan kondisi separah itu pihaknya secepat mungkin meminta klarifikasi dan tanggungjawab dari OPD terkait dalam hal ini Disparpora.

Selain sidak fasum, Supeno bersama seluruh anggota Komisi III juga melihat kondisi lapangan tenis di sisi timur alun-alun yang dibangun dengan konstruksi membran. Ditempat tersebut pihak dewan juga mengaku gerah ketika melihat membran yang peruntukanya sebagai atap lapangan tenis justru kondisinya jebol. Meskipun keberadaan membran itu sendiri masih ada garansinya selama 10 tahun dari pihak ketiga atau rekanan.

Pihaknya sangat menyayangkan dengan keadaan fasum lapangan merdeka Ngawi, terkesan di buat dan hanya di bangun asal-asalan tanpa ada pengawasan dan perawatan dari pihak esekutif.(ARD)

Jakarta - Demi peningkatan perlindungan hak pelanggan jasa telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 31 Oktober 2017. 

Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Registrasi ini dikatakan sebagai upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan, terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen melindungi konsumen dan untuk kepentingan national single identity.

"Proses registrasi dinyatakan berhasil apabila data yang dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar tervalidasi," demikian pernyataan Kominfo melalui situs resminya, Rabu (11/10/2017). 

Namun, lanjut pernyataan tersebut, jika data yang dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama tidak dapat tervalidasi meski telah memasukkan data yang sesuai dengan yang tertera pada KTP dan KK, pelanggan wajib mengisi Surat Pernyataan.

Adapun surat pernyataan tersebut, isinya menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar, sehingga calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi. 

Selanjutnya, penyelenggara jasa telekomunikasi akan mengaktifkan nomor pelanggan paling lambat 1x24 jam. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyelesaikan registrasi ulang pelanggan prabayar yang datanya belum divalidasi paling lambat 28 Februari 2018. 

Penyelenggara jasa telekomunikasi juga wajib menyampaikan laporan kemajuan proses registrasi ulang pelanggan prabayar setiap 3 (tiga) bulan kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) selama jangka waktu registrasi ulang.

Menurut Kominfo, perpanjangan batas waktu penyesuaian pelaksanaan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi ini mempertimbangkan kesiapan dan keandalan sistem untuk melakukan validasi data pelanggan dan mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan pelanggan jasa telekomunikasi. (sumber: detikcom)

Ngawi-Jenasah almarhum Mayjen TNI Djundan Eko Bintoro Staf Khusus Kasad sekitar pukul 12.20 WIB, Selasa (10/10), tiba dikampung halamanya Dusun Dungus, Desa Karangasri, Kecamatan/Kabuapten Ngawi, Jawa Timur. Setelah di sholatkan di rumah duka jenasah almarhum langsung dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Radjiman Wedyodiningrat Ngawi melalui upacara militer.

Pada prosesi pemakaman tersebut selaku inspektur upacara Mayjen TNI Ahmad Supriyadi dari Pati Sahli Bidang III Komsos Mabes TNI dan komandan upacara Letkol Inf M.Triyandono Dandim 0805 Ngawi. Isak tangis keluarga almarhum mewarnai saat jenasah mulai dimasukan ke liang lahat yang ditandai dengan tembakan salvo.

Seperti diketahui sebelumnya, Mayjen TNI Djundan Eko Bintoro tutup usia 56 tahun di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada Senin sore kemarin sekitar pukul 15.45 WIB. Dari keterangan yang ada meninggalnya salah satu perwira tinggi TNI AD disebabkan karena sakit yang diderita almarhum.

Almarhum adalah lulusan AKABRI 1984 dan pernah menduduki jabatan sebagai Kasubdit Doktrin Ditjakstra Ditjen Strahan Kemhan (2012-2014), kemudian Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan ( 2015-2017) dan terakhir sebagai Kasatwas Unhan. Menurut Kapuskom Publik Kemhan RI Brigjen TNI Totok Sugiharto, almarhum adalah sosok yang taat beragama dan dekat dengan anggota.(ARD)

Thursday, 12 October 2017 00:00

PDIP Siap Ramaikan Pemilu

 Ngawi-Genderang Pesta demokrasi sudah di hadapan tinggal menunggu waktu saja. Guna memenuhi persyaratan tersebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang notabene partai pemenang Pemilu 2014 secara serentak melakukan pendaftaran administrasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di kabupaten maupun kota seluruh Indonesia, Rabu (11/10). Tidak terkecuali lagi di KPUD Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sekitar pukul 14.00 WIB terlihat pengurus partai berlogo banteng moncong putih menyerahkan berkas administrasi sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017.

Samsyul Wathoni Ketua KPU Kabupaten Ngawi membenarkan sampai sekarang ini baru tiga partai yang menyerahkan berkas administrasi salah satunya PDIP. Berkas kelengkapan administrasi faktual yang diserahkan masing-masing partai ke KPU Kabupaten Ngawi ada tiga hal antara lain salinan KTP elektronik, KTA dan daftar nama anggota parpol sesuai dengan data yang terinclude di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

“Sampai sekarang baru tiga partai yang menyerahkan berkas pertama dari Partai Nasdem disusul Partai Perindo dan kali ini PDIP. Untuk salinan berkas yang diserahkan PDIP tadi masih kami teliti sehingga belum diberikan tanda terima,” kata Toni panggilan lain Ketua KPU Kabupaten Ngawi, Rabu (11/10).

Terpisah, Dwi Rianto Jatmiko Ketua DPC PDIP Ngawi menyatakan, berkas administrasi yang diserahkan antara lain sebanyak 1.236 berupa salinan KTA dan KTP serta berkas lampiran 2 Model F2 dan SK kepengurusan di internal DPC PDIP Ngawi. Antok sapaan akrabnya, berkas salinan terutama KTA dan KTP yang diserahkan ke KPU sudah melebihi dari batas minimal yakni 899 keanggotaan atau per seribu dari jumlah penduduk Kabupaten Ngawi.

“Sudah menjadi agenda PDIP jika hari ini dalam waktu yang sama secara serentak menyerahkan berkas administrasi sebagai satu syarat untuk ikut pesta demokrasi melalui Pemilu 2019 mendatang,” terang Antok.

Pihaknya mengharap  pendaftaran hari ini merupakan hari baik dan bisa menjadikan PDI P mendapatkan suara yang terbaik mendatang yakni tidak hanya pemilihan kepala daerah saja namun pesta demokrasi yang lain.(ARD)

Ngawi – Tidak hanya Bupati, dan Gubernur  pemlihan kepada desa di Kabupaten Ngawi bakal dilaksakan secara serentak. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi melalui Achmad Roy Rozano Kabid Pemdes mengatakan, proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) akan digelar secara serentak pada 03 Desember 2017 mendatang. Pilkades tersebut nantinya bakal diselenggarakan di 14 desa dari 10 wilayah kecamatan.

“Jadwalnya sudah ditentukan awal Desember 2017 itu dan mulai sekarang sudah dimulai semua tahapanya. Termasuk pembentukan panitia Pilkades hingga penjaringan maupun pendaftaran bakal calon maupun penelitian serta verifikasi berkas calon,” ungkap Roy, Rabu (11/10).

Bebernya, tahapan Pilkades masing-masing desa memang tidak sama meski waktu pencoblosan dilakukan secara serentak. Menyusul dari kesiapan dari pihak desa itu sendiri dalam melaksanakan tahapanya. Mengingat ada berbagai pertimbangan di desa seperti sumber daya manusia yang bakal duduk dalam kepanitian Pilkades.

“Kami sudah memberikan penekanan kepada camat yang ada di wilayah untuk memberikan pendampingan dalam melaksanakan tahapan Pilkades ini. Jangan sampai ada keterlambatan karena jadwal pencoblosanya sudah jelas,” ucapnya.

Untuk tahapanya jika panitia Pilkades sudah tersusun adalah proses pembukaan pendaftaran bakal calon kepala desa dengan waktu 9 hari kerja. Dalam rentang waktu itu sudah terpenuhi jumlah minimal 2 orang pendaftar sebagai bakal calon kepala desa maka dilanjutkan lagi pemeriksaan dan verifikasi berkas administrasi selama 20 hari.

“Pada tahapan pertama baru satu calon atau mungkin sama sekali belum ada yang daftar maka diperpanjang lagi. Karena Pilkades nanti tidak ada istilah lawanya itu bumbung kosong dan harus dua orang calon,” jelas Roy.

Sambung Roy, dari 14 desa yang bakal melaksanakan Pilkades sekarang ini sudah ada 8 desa yang telah menuntaskan tahapan awal. Yakni pendaftaran bakal calon kepala desa dan tinggal melakukan verifikasi berkas kelengkapan administrasi. Desa yang dimaksudkan ini sudah memenuhi jumlah minimal 2 orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.

Terkait budget anggaran Pilkades jelasnya, Pemkab Ngawi mengucurkan anggaran subsidi dengan total mencapai Rp 400 juta bersumber APBD 2017. Tetapi jumlah anggaran subsidi untuk menyelenggarakan Pilkades yang diterima masing-masing desa besaranya tidak sama menyesuaikan jumlah DPT. Hanya saja estimasinya masing-masing desa bakal mendapatkan kucuran dana subsidi berkisar Rp 22 juta.

Berikut 14 desa dari 10 wilayah kecamatan yang bakal melaksanakan Pilkades pada 03 Desember 2017. Antara lain Kecamatan Karangjati – Campurasri, Gempol, Kecamatan Bringin – Kenongorejo, Kecamatan Pangkur – Paras, Kecamatan Padas – Tambakromo, Banjaransari, Kecamatan Geneng – Baderan, Kecamatan Kwadungan – Simo, Kecamatan Paron – Sirigan, Kebon, Kecamatan Kedunggalar – Kedunggalar dan terakhir Kecamatan Gerih – Gerih.

“Dari masing-masing desa apabila pihak panitia Pilkades kurang memahami aturan maupun regulasi pelaksanaanya silahkan konsultasi dengan kami maupun pihak di kecamatan,” pungkas Roy. 

Hingga dalam waktu dekat ini pihaknya berkoordinasi dengan pihak terkait dengan rencana pelaskanaan tersebut yang di harapkan dapat berjalan dengan lancer(ARD).

Thursday, 12 October 2017 00:00

Hanya Bawa Sebatang Warga Ngawi di Polisikan

Ngawi- Nekat memang dengan apa yang dilakukan oleh salah satu warga Ngawi ini,  Sebut saja SM pria berumur 41 tahun asal Dusun Tretes, Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Ngawi memang bernasib sial. Sekitar pukul 15.30 WIB pada Rabu sore, (11/10), pria bertubuh kecil ini harus berurusan dengan petugas Polhutmob ketika menyeret sebatang kayu jati dari dalam hutan.

Peristiwa yang menimpa SM bermula dari petugas Polhutmob tengah berpatroli rutin di kawasan hutan petak 103 RPH Watutinatah masuk Desa Gembol, Kecamatan Karanganyar, Ngawi. Mendadak memergoki SM tengah menyeret sebatang kayu jati berukuran 340 cm X 10 cm menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam tanpa plat motor. 

Ketika dicegat petugas, SM tidak mampu menunjukan surat sah hasil hutan dan mengaku kayu yang didapat tersebut merupakan kayu jati yang tumbang. Tidak mau dikibuli begitu saja oleh SM saat itu juga oleh petugas Polhutmob langsung dibawa ke Mapolsek Karanganyar guna pengusutan lebih lanjut.

“Tadi sore SM yang merupakan warga Desa Karangbanyu diserahkan oleh petugas Polhutmob ke Mapolsek Karanganyar sini. Untuk penyidikan lebih lanjut yang bersangkutan langsung diamankan,” terang Kapolsek Karanganyar AKP Sukadi.

Untuk barang bukti tandasnya, telah diamankan sebatang kayu jati berikut sepeda motor. Dan SM langsung dijerat dengan Pasal 12 huruf “e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf “b atau Pasal 83 ayat (1) huruf “c atau Pasal Pasal 83 ayat (3) Undang undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

Kita mengharapkan dengan penangkapan kecil ini bisa mengungkap sindikat illegal loging yang terdapat di wilayah hokum polres Ngawi(ARD).

Ngawi- Terletak di perbatasan antara wilayah Kecamatan Kedunggalar dan Kecamatan Jogorogo tempat peritiswa sadis cukup membuat se warga Ngawi enggan melupakannya. Tidak terkecuali keluarga korban sendiri yang melihat secara langsung dan bahkan menjadi salah satu korban dari peristiwa Senin berdarah.  Setelah menjalani perawatan hampir sepekan di RS At Tin Ngawi kondisi Sumiyati (45) ibu Neny Agustin korban pembantaian si parang maut Muh Mudiono akhirnya terus membaik dan dipersilahkan pulang oleh dokter. Saat ditemui dirumahnya di Dusun Kapungan, Desa Dawung, Kecamatan Jogorogo, Ngawi ditemani suaminya Sujari (55) dengan raut wajah sedih Sumiyati mulai biasa diajak komunikasi untuk menceritakan awal kejadian pembacokan yang menimpa putri bungsunya Neny Agustin hingga meninggal.

“Sudah mending tidak begitu pusing hanya saja luka ditangan maupun leher harus diperiksakan lagi ke dokter,” demikian kata Sumiyati mengawali pembicaraan dengan awak media, Selasa (03/10).

Pada Selasa 26 September 2017 tentu sebagai hari yang cukup dikenang bagi Sumiyati dan keluarga besarnya. Mengingat pada waktu tersebut sebuah petaka menimpa, namun apapun alasanya kini Sumiyati sedikit demi sedikit mulai menerima kenyataan itu sebagai musibah meski berat untuk dirasakan. Sebelum kejadian pada Selasa pagi masih segar dalam ingatan Sumiyati demikian juga Sujari menjalani aktivitasnya sehari-hari tanpa ada perasaan bakal terjadi musibah yang bakal dikenang seumur hidupnya.

Menjelang siang Sumiyati seperti biasa bergegas ke sawah untuk mencari rumput untuk pakan ternak kambingnya. Demikian juga Sujari sebagai kepala rumah tangga pagi itu harus bekerja sebagai kuli proyek irigasi di Desa Girimulyo, Kecamatan Jogorogo, maklum keberadaanya sebagai keluarga jauh dari kata mapan. Tetapi dengan penghasilan pas-pasan tidak membuat Sujari maupun Sumiyati berkeluh kesah.

Bagi Sumiyati pagi itu tidak ada firasat apapun tetapi sebaliknya Sujari justru merasakan ada satu keanehan pada diri Neny Agustin. Ketika Sujari pamit untuk bekerja tidak seperti biasa Neny mencium tangan bapaknya tersebut. Padahal kata Sujari selama ini ketika dipamiti Neny hanya menjawab untuk hati-hati dijalan. Dengan perilaku yang lain dari biasanya itu dalam hati kecil Sujari ada pikiran was-was.

“Pagi sebelum kejadian ketika saya pamit kepada anak saya itu tidak seperti biasanya. Dia (Neny-red) mencium tangan saya. Habis itu saya langsung berangkat kerja jadi kuli proyek tetapi selaku orang tua pasti bertanya mau ada apa dengan diri anak saya ini. Dan tahu-tahu ada musibah seperti itu,” kenang Sujari.

Hal berbeda disampaikan Sumiyati, usai dari sawah dirinya langsung menuju ke kandang ternak kambing miliknya itu yang berada di depan rumah untuk menaruh rumput. Lantas dia pun menuju rumah dan melihat Muh Mudiono bersama Neny Agustin duduk dikursi emper rumah. Sebagai orang tua Sumiyati juga menyapa pelaku Muh Mudiono.

“Waktu saya masuk rumah pelaku dan anak saya duduk dikursi emper. Dan di meja rumah ada kopi dua gelas saya tanya kepada Muh Mudiono apa tadi diantar temanya dan dijawab iya,” terang Sumiyati.

Urainya, habis itu dia menyuruh pelaku bersama putrinya untuk sarapan ke dapur. Saat itulah awal mulai kejadian, tanpa sebab yang jelas mendadak kepala bagian belakang Sumiyati langsung dipukul dengan batu hingga tersungkur. Tidak berselang lama pelaku mulai beringas dengan sabit langsung membacok tangan, pundak hingga leher Sumiyati hingga beberapa kali. Melihat kejadian yang tidak wajar secara spontan Neny Agustin meloncat mendekati tubuh ibunya yang sudah berdarah.

Bukanya redam malah Muh Mudiono berganti senjata parang mulai membacok leher Neny secara membabi buta. Dengan sisa tenaga yang ada Sumiyati langsung lari menyelamatkan diri ke rumah tetangganya Sumiyem (40) yang berada disamping rumahnya. Mendengar ada jeritan histeris membuat Pawiro Sikas (65) kakek korban demikian juga Sumiyem minta pertolongan warga sekitarnya.

Namun pada waktu yang bersamaan pelaku muncul dari dalam rumah Sumiyati dengan membawa dua bilang senjata tajam antara sabit dengan parang langsung membacok beberapa kali mengenai tangan Sumiyem demikian kepala dan tangan Pawiro Sikas. Kedua orang ini langsung roboh bersimbah darah.

“Pas kejadian itu ada Mbak Darwati tetangga saya melihat ada pembacokan ketika mendekat malah dia diancam akan dibunuh oleh pelaku. Dia pun lari menyelamatkan diri dan meminta bantuan warga lainya. Tetapi ketika warga berdatangan pelaku sudah kabur,” urai Sumiyati.

Bebernya lagi, sebelum kejadian dirinya tidak melihat ada sesuatu dalam diri pelaku. Hanya saja sepekan sebelum peristiwa yang merenggut putrinya itu pelaku sempat bilang kepada Sumiyati apabila Neny meninggal dirumah pelaku akan menjadi tanggungjawabnya. Namun jika Neny meninggal dirumahnya maka menjadi tanggungjawab antara Sumiyati maupun Sujari.

“Mendengar perkataan seperti itu saya sendiri tidak tahu kalau bakal terjadi pembacokan pada anak saya. Menurut saya peristiwa itu sudah direncanakan oleh pelaku sebelum kejadian,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Sujari, sebelum ada peristiwa tragis beberapa kali pelaku berkeluh kesah pada dirinya tentang kesulitan mencari kroto pakan burung. Oleh Sujari curahan hati pelaku juga ditanggapi secara positif dan meminta pelaku untuk sabar dalam mencari rejeki.

Dengan peristiwa yang menyebabkan Neny Agustin meninggal, Sujari meminta pelaku Muh Mudiono warga Dusun Pondok, Desa Macanan, Kecamatan Jogorogo, untuk dihukum berat sesuai perilakunya. Paling tidak dia berharap, pelaku dihukum mati dan minimalnya seumur hidup. Menyusul dari aksi kejinya yang telah membantai putrinya Neny demikian juga melakukan tindak penganiyaan secara kejam kepada tiga orang lainya itu.

“Saya minta dengan sangat pelaku dihukum mati. Sebab anak saya sudah dibunuh dengan cara seperti itu dan minimalnya seumur hidup. Kalau tidak ada keadilan maka saya akan ke Jakarta menemui Bapak Presiden Jokowi agar hukum ditegakan,” pungkas Sujari.

Secara terpisah pengusutan atas Muhdiono sudah hampir selesai pelaporan pemberkasan oleh pihak kepolisian untuk di serahkan kepada pihak kejaksaan. (ARD)

Page 5 of 16