bahanafm

bahanafm

Tuesday, 24 October 2017 00:00

Ngawi Siap Pilkades Serentak

 Ngawi-Rencana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Ngawi untuk tahun 2017 ini dipastikan memakai sistem terbaru sesuai amanat UU Nomor 06 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Achmad Roy Rozano Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi menyebut, pelaksanaan Pilkades serentak melibatkan 14 dari 10 kecamatan bakal digelar pada Minggu tanggal 03 Desember 2017.

“Pilkades serentak segera dilaksanakan dan teknisnya sudah clear sesuai aturan terbaru dengan mengadopsi model TPS yang dilakukan disetiap dusunya,” terang Roy demikian panggilan akrab Kabid Pemdes DPMD Ngawi, Senin (23/10).

Berikut 14 desa dari 10 wilayah kecamatan yang bakal melaksanakan Pilkades pada 03 Desember 2017. Antara lain Kecamatan Karangjati – Campurasri, Gempol, Kecamatan Bringin – Kenongorejo, Kecamatan Pangkur – Paras, Kecamatan Padas – Tambakromo, Banjaransari, Kecamatan Geneng – Baderan, Kecamatan Kwadungan – Simo, Kecamatan Paron – Sirigan, Kebon, Kecamatan Kedunggalar – Kedunggalar dan terakhir Kecamatan Gerih – Gerih.

“Perlu diketahui bersama proses pemungutan suara Pilkades tahun ini berbeda dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi untuk tahun ini pemungutan suaranya menjiplak teknis KPU yakni menyediakan TPS yang ditempatkan di wilayah dusun sesuai jumlahnya yang ada di desa tersebut,” beber Roy.

Model TPS harus dilakukan mengingat pada Pilkades nantinya tidak ada istilah proses pemungutan suara ulang apabila hasil penghitungan suara calon kepala desa (Cakades) itu terjadi draw atau angkanya sama. Untuk menentukan siapa pemenangnya apabila hasil suaranya draw pihak panitia akan melihat persentase penyebaran perolehan suara di TPS yang ada di dusun.

Kata Roy, persentase penyebaran perolehan suara terbanyak mendasar patokan dari pemilih terbanyak dari masing-masing dusun. Artinya, jika Cakades A mendapat 50 suara demikian pula Cakades B maka solusi untuk menentukan siapa pemenangnya akan dilihat dari penyebaran perolehan suara di TPS dusun dengan dasar jumlah pemilih terbanyak.

Contoh realnya begini, TPS I di dusun A jumlah pemilih ada 1.100 orang dan Cakades A mendapat 650 suara dan Cakades B mengantongi 250 suara sedangkan suara tidak sah ada 200 surat suara. Untuk TPS II dusun B jumlah pemilih ada 950 orang dan Cakades A berhasil mendapat  250 suara dan Cakades B mendapat 650 suara sedangkan suara tidak sah ada 50 surat suara.

Dari TPS I dusun A dan TPS II dusun B perolehan suara masing-masing Cakades baik A dan B apabila diakumulasikan sama-sama mengantongi 900 suara. Maka pemenang Pilkades ada di tangan Cakades A mengingat jumlah pemilih di TPS I dari dusun A ada 1.100 orang sedangkan di TPS II dusun B hanya 950 orang.

Mengenai tata cara pendaftaran peserta sampai penetapan Cakades lanjut Roy, mekanismenya tetap menyesuaikan aturan yang terbaru tersebut. Yakni penjaringan pendaftar Cakades  pada tahap pertama akan dibuka selama 9 hari dan tahap kedua 20 hari.

Pihaknya mengharapkan dengan pelaksaan ini pilkades secara serentak ini bisa menjadi kesuksesan di wilayah Ngawi (ARD)

Tuesday, 24 October 2017 00:00

Bacok Tetangga Warga Gerih di Polisikan

 Ngawi-Terhenti dari pelariannya WD pria paruh baya berumur (43) asal Dusun Bulu II, Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Ngawi menjadi pesakitan di sel Mapolres Ngawi akibat ulahnya. Pria berkulit sawo matang ini diringkus petugas kepolisian usai membacok tetangganya yang tidak lain Andi Julianto (20) memakai golok pada Senin malam, (23/10), sekitar pukul 20.00 WIB.

Akibat perbuatan sok jago WD membuat korban mengalami luka bacok di kepala bagian kanan tepanya di pelipis. Korban usai kejadian oleh warga sekitarnya langsung dilarikan ke unit pelayanan medis untuk mendapatkan perawatan mengingat dari lukanya yang terbuka.

“Pelaku berinisial WD memang membacok Andi yang masih tetangganya. Dan penyebabnya untuk sementara waktu hasil pemeriksaan akibat salah paham,” terang Kasatreskrim Polres Ngawi AKP Maryoko, Selasa (24/10).

Sesuai kronologinya kata Maryoko, sebelumnya korban bersama dua orang tetangganya asyik duduk didepan rumah sambil menenggak minuman keras (miras). Tidak berselang lama WD datang dan ikut bergabung dengan korban. Entah apa masalahnya mendadak keduanya terjadi cekcok mulut lalu korban dipegang lehernya. Saat bersamaan WD langsung mencabut golok yang diselipkan dipinggangnya dan membacok korban.

“Jelas pelaku tetap kami kenakan pasal darurat karena membawa senjata tajam jenis golok itu. Kemungkinan golok yang dibawa WD sejak dari rumahnya dan sekarang keberadaan golok itu sendiri kami amankan sebagai barang bukti,” ungkap AKP Maryoko.

Akibat perbuatan WD ini bakal dijelar dengan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951 subsider Pasal 351 ayat 1 dan ayat 4 dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. Meski demikian, pihak petugas masih melakukan penyelidikan terkait beringasnya pelaku terhadap korban dengan meminta keterangan dari para saksi guna kelengkapan BAP.(ARD)

 Ngawi-Polres Ngawi akhirnya turun tangan menyelidiki dan mengusut tuntas kasus keracunan yang menimpa puluhan warga Dusun Sidorejo, Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Ngawi. Disebutkan hingga kini jumlah warga setempat yang mengalami keracunan dan harus dirawat secara medis mencapai 44 orang.

Kasubbag Humas Polres Ngawi AKP ES Martono menuturkan, kasus keracunan tersebut berawal dari warga menghadiri bancaan atau kenduri 7 harinya almarhum Martoyo dirumah Kamini Dusun Sidorejo, Desa Sidolaju, sekitar pukul 19.15 WIB pada Minggu lalu, (15/10). Saat bancaan seperti biasa puluhan warga menyantap hidangan yang disajikan tuan rumah berupa snack.

“Usai makan ada warga yang langsung merasakan mual disertai pusing namun ada juga warga baru merasakan gejala yang sama ketika sampai dirumah. Ketika diberi pertolongan ternyata tidak kunjung sembuh akhirnya puluhan warga ini ada yang dilarikan ke puskesmas hingga rumah sakit,” terang AKP ES Martono, Kamis (19/10).

Ungkapnya lagi, diduga sementara penyebab keracunan puluhan warga dari roti basah atau cake pouding berwarna hijau dari salam snack. Sebab, ada warga yang tidak mengalami keracunan ketika tidak memakan roti basah meskipun makan kue  lainya yang ada didalam snack seperti roti kering, onde-onde dan sosis.

Dan snack yang disajikan dari pihak tuan rumah saat kejadian jumlahnya mencapai 100 kotak snack yang dipesan dari seorang pengusaha catering di Kota Ngawi. Dihari yang sama ratusan kotak snack itu sendiri memang baru diambil oleh salah satu anggota keluarga Kamini sekitar pkul 13.00 WIB. Jadi bisa dikatakan makanan yang disajikan ke semua undangan bancaan itu tadi masih layak dimakan.

“Petugas bersama tim medis dari Dinas Kesehatan mengabil sample makanan yang diduga menyebabkan warga keracunan tadi untuk diuji laboratorium. Meski demikian hasilnya sampai sekarang ini belum diketahui dan informasinya akan menyusul,” bebernya.

Sementara itu sampai berita ini diturunkan, jumlah warga yang mengalami keracunan korbanya terus bertambah bahkan lebih dari 44 orang. Para korban dirawat dibeberapa pusat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas Walikukun, Puskesmas Mantingan dan RSUD dr Soeroto Ngawi dan Rumah Sakit At Tin Ngawi.

Secara terpisah pasca kejadian kepala dinas Kesehatan Ngawi Drs Agus Sri Gunawan menjelaskan peristiwa keracunan di wilayah Widodaren Ngawi adalah Kejadian Luar Biasa yang pernah terjadi di Kabupaten Ngawi dengan jumlah total korban capai ratusan. Terdiri dari Puskesmas Widodaren 8 orang, Puskesmas Sambirejo sudah pulang 2 orang, Puskesmas Kauman 4 orang, RS Atin 2 orang, RS Widodo 2 orang membaik, jumlah seluruhnya baik di rawat maupun bertahan di rumah mencapai 108  (ARD)

Sunday, 22 October 2017 00:00

Penyegaran, Pejabat Ngawi di Mutasi

Ngawi-Memasuki pertengahan semester dua tahun 2017 Bupati Ngawi Budi Sulistyono melakukan penyegaran dilingkup internal birokrasinya mulai pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas. Mutasi pejabat setingkat eselon II, III dan IV dilakukan secara secara seremonial di Pendapa Wedya Graha Kabupaten Ngawi, Kamis (19/10).

“Pergeseran jabatan melalui mutasi ini sebagai hal biasa dilingkup pemerintah daerah. Semua dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan publik,” terang Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Kamis (19/10).

Menindaklanjuti mutasi ujarnya, perlu dilakukan sebelum akhir tahun 2017. Apalagi dilingkup Pemkab Ngawi ada beberapa kursi kosong di satuan kerjanya seperti kepala Inspektorat dan Dinas Perhubungan (Dishub).  Mengingat posisi keduanya sebagai dinas strategis dalam pengawasan birokrasi maupun penataan pelayanan perhubungan darat.

Seperti diketahui, Didik Darmawan didaulat menduduki kursi kepala Inspektorat demikian Setyono digeser ke Dishub setelah kursi kepala ditinggal Bambang Lestari memasuki masa pensiun. Dan dinas lainya seperti Dinas Pendidikan (Dindik) untuk kursi sekretaris dinas sekarang ini dijabat Hadi Suharto meninggalkan jabatan sebelumnya sebagai kepala bidang pendidikan menengah dari dinas yang sama.

Yulianto Kusprasetyo kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BK2P) mengatakan, mutasi ratusan pejabat struktural tersebut didasari penyegaran sekaligus regenerasi di setiap satuan kerja. Tetapi yang terpenting  adalah proses mutasi sejatinya mempromosikan jabatan dari kursi yang diduduki sebelumnya.

“Saat ini ada kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang maupun kepala seksi yang harus legowo duduk di jabatan baru. Itu sebagai bentuk tanggung jawab penuh secara individu sebagai abdi negara jangan sampai ada yang ragu,” pungkasnya. 

Kanang pihaknya mengharapkan dengan penggantian ini menjadi semangat para pekerja abdi Negara agar lebih baik dari sebelumnya. 

“ Pengawasan secara internal dan eksternal tetap kami laksanakan bagi mereka yang tidak bekerja secara baik akan tetap pihaknya evaluasi” Tegas Bupati Ngawi(ARD)

Ngawi- Kembali anggota dewan dibuat uring-uringan perihal proyek fisik di kabupaten Ngawi,setelah pengerjaan fasum lapangan Merdeka. Pihak wakil rakyat dari Komisi IV DPRD Ngawi memberikan warning keras terhadap CV.Karya Sejati selaku kontraktor pekerjaan proyek pembangunan jalan akses wisata Srambang. Dimana proyek yang masuk wilayah Desa Girimulyo, Kecamatan Jogorogo yang dibandrol Rp 474 juta lebih bersumber APBD 2017 kondisinya awut-awutan khususnya pada pekerjaan pavingisasi jalan.

Slamet Riyanto Ketua Komisi IV DPRD Ngawi menyebutkan, proyek dilokasi wisata Srambang sejatinya ada tiga item pekerjaan yakni pembangunan pos jaga, lokasi area parkir dan pavingisasi. Tetapi yang bermasalah atau tidak sesuai dengan masterplannya hanya pavingisasi jalan dengan volume sekitar 330 meter persegi dari panjang jalan sekitar 130 meter dan lebar 2,5 meter.

“Melihat hasil sidak pada Senin tanggal 2 Oktober 2017 dan dilanjutkan hearing pada Jum’at tanggal 06 Oktober 2017 lalu kami dari dewan memberikan tiga rekomendasi sesuai kesepakatan bersama antara Komisi IV, dinas terkait yakni Dispermukim (Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman-red), kosultan pengawas maupun dengan CV. Karya Sejati sendiri,” terang Slamet Suyanto, Senin (16/10).

Tiga rekomendasi kata Slamet antara lain, untuk pertama CV.Karya Sejati harus membongkar pavingisasi secara total. Setelah itu datangkan alat berat untuk melakukan pemadatan urugan. Dan rekomendasi kedua, denda keterlambatan tetap diberlakukan kepada CV. Karya Sejati dengan nilai seperseribu nilai kontrak per hari.

“Proyek itu sudah mengalami keterlambatan sejak 03 September 2017 kemarin. Maka sejak 04 September sudah mulai dihitung dendanya. Dan poinya tidak lain proyek pavingisasi tersebut tidak melalui tahapan sebelumnya yakni pemadatan LPA pada urugan,” ujar Slamet.

Tambahnya,  rekomendasi ketiga tidak lain adalah sisa pembayaran atau termin terakhir ditunda sampai selesainya pekerjaan perbaikan. Dimana sistem realisasinya DP atau pembayaran pertama sebesar 30 persen disusul termin kedua pelaksanaan pekerjaan 50 persen sedangkan sisa pekerjaan ditermin terakhir atau finishing 20 persen. 

“ Bila tidak segera di selesaikan pihaknya tidak sungkan-sungkan untuk memberikan track record kepada pelaksana” tegasnya(ARD)

Ngawi- Sedikitnya ratusan warga Desa/Kecamatan Widodaren, Ngawi sekitar pukul 10.00 WIB pada Senin, (16/10), mendatangi kantor perwakilan PT Waskita Karya di Kecamatan Widodaren yang selama ini dinilai bertanggungjawab terhadap pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mereka menuntut kompensasi berupa uang untuk kepentingan pembangunan mushola yang sebelumnya direalisasikan oleh PT Waskita Karya namun tidak sesuai dengan nilai pengajuanya.

Selain itu para warga pun meminta uang ganti rugi kepada PT Waskita Karya dari sisa tanah pembangunan tol atau jalan Dusun Kedungprahu yang selama ini belum diterima warga maupun pemerintahan Desa Widodaren. Menurut Bambang koordinator aksi menyebutkan, permintaan warga berupa kompensasi sebetulnya sangat sederhana. Yakni realisasi dana pembangunan mushola yang berada diselatan maupun utara jalan Dusun Kedungprahu nilainya kurang dari proposal pengajuan.

“Pada intinya semua warga yang hadir di kantor perwakilan PT Waskita Karya adalah menuntut kompensasi yang seharusnya sesuai dengan pengajuan utamanya untuk pembangunan mushola. Selain itu juga uang ganti rugi atas sisa tanah pembangunan tol atau jalan Dusun Kedungprahu yang sampai kini belum diterima,” jelas Bambang via selular, Senin (16/10).

Urainya lagi, PT Waskita Karya hanya memberikan dana senilai Rp 12,5 juta untuk pembangunan mushola di selatan jalan Dusun Kedungprahu padahal pengajuanya sebesar Rp 212 juta lebih. Demikian juga pembangunan mushola utara jalan yang dimaksudkan hanya menerima Rp 87,5 juta padahal pengajuanya tertera angka Rp 237 juta lebih.

Menanggapi permasalahan tersebut pihak PT Waskita Karya yang diwakili Antok kepala lapangan menandaskan, sesuai kemampuan PT Waskita Karya hanya bisa memberikan kompensasi Rp 12,5 juta untuk pembangunan mushola di selatan jalan Dusun Kedungprahu, sebab tidak terdampak pembangunan tol. Sedangkan diutara jalan, yang terdampak pembangunan tol limitnya hanya Rp 87,5 juta dan tidak diberikan lagi uang tambahan melainkan barang material bangunan serta peralatan sound system.

Dan terakhir, soal ganti rugi uang atas tanah sisa pembangunan tol atau jalan Dusun Kedungprahu bukan kewenangan PT Waskita Karya melainkan proposalnya harus diserahkan ke PPK yang berkedudukan di Caruban Madiun dan BPN Ngawi. Setelah laju mediasi berjalan alot sampai siang akhirnya ada titik temu antara warga Desa Widodaren dengan PT Waskita Karya.(ARD)

Petugas Satreskrim Polres Ngawi terpaksa menembak kaki kanan seorang pria berumur 24 tahun berinisial BB yang diduga kuat sebagai pelaku jambret kelas kakap asal Dusun Sambirobyong, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Ngawi. Pria bertubuh bongsor tersebut dihadiahi timah panas ketika berusaha lari saat disergap petugas sekitar pukul 11.30 WIB pada Jum’at (13/10), tepatnya dijalan Raya Ngawi-Madiun atau tidak jauh dari rumahnya.

Menurut informasi, penyergapan BB bermula dari laporan penjambretan dengan korban Fitri Wahyuningsih perempuan berusia 25 tahun asal Dusun Karangasem, Desa/Kecamatan Geneng pada Jum’at tanggal 07 Juli 2017. Dihadapan polisi Fitri mengaku sebagai korban penjambretan yang dilakukan pengendara sepeda motor sekitar pukul 18.00 WIB dilokasi pertigaan kearah Desa Dawu tepatnya di Desa Klitik, Kecamatan Geneng.

“Sesuai keterangan korban saat itu modus terduga pelaku berinisial BB tersebut dengan cara memepet dan langsung merampas tas hingga korban terjatuh. Kebetulan korban masih ingat ciri-ciri pelaku yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah,” kata Kasubbag Humas Polres Ngawi AKP ES Martono, Jum’at (13/10).

Sambungnya, dari keterangan korban inilah petugas terus melakukan penyelidikan beberapa bulan dan mengarah pada BB. Kemudian dari interogasi petugas terhadap BB usai ditangkap mengakui jika dirinya melakukan aksi penjambretan di 19 TKP diantara dua wilayah antara Ngawi dan Magetan.

“Terduga pelaku BB ini dalam melancarkan aksinya selalu mengincar korban perempuan yang mengendarai sepeda motor sendirian dan membawa tas maupun korban yang baru turun dari bus. Dan rata-rata aksi kejahatanya itu dilakukan pada waktu subuh atau pagi buta ketika korbanya berangkat ke pasar,” jelasnya.

Tambah AKP ES Martono, hasil kejahatan BB dipergunakan untuk foya-foya, membeli onderdil sepeda motor dan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap penjambretan BB selalu mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah nopol AE 6817 MV. Untuk menghilangkan jejak, terduga pelaku menutup plat motor menggunakan isolasi warna hitam.(ARD)

Ngawi-Mega Proyek pembangunan gedung lantai empat DPRD Ngawi dengan menyerap anggaran capai puluhan miliar rupiah  dengan pengerjaan hampir dua tahun, kini kondisinya hampir rampung. Progres pekerjaan pada jilid II tahun 2017 dibawah rekanan PT Andy Kencana memang menyentuh titik akhir. Sisa pekerjaannya sendiri tinggal memasang furniture dan pembersihan dari sisa-sisa material bangunan.

Jarot Kusumo Yudo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Ngawi mengklaim jika pekerjaan gedung sekarang ini memasuki tahap finishing. Terhitung sampai pertengahan Oktober 2017 ini progresnya mencapai 98 persen atau sudah mencakup semua item pekerjaan sesuai nilai kontrak sebelumnya.

Pada jilid II jelasnya, ada tiga pekerjaan yang harus dirampungkan yakni arsitektur, mechanical elektrik (ME) dan pekerjaan plumbing. Dan semua pekerjaan itu sudah clear bahkan kondisi lift siap dioperasikan demikian juga dengan fasilitas sprinkler dan hydrant untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran.

“Pada poinya semua pekerjaan sudah rampung tinggal pasang furniture. Dan kesiapan lift sudah beberapa kali kami uji coba demikian halnya dengan sarana hydrant untuk memproteksi kebakaran,” kata Jarot, Jum’at (13/10).

Ulasnya, pekerjaan tahap akhir sesuai kontraknya dengan PT Andy Kencana memang berakhir pada 05 November 2017 mendatang. Sambil menunggu habis masa kontrak tetap dilakukan evaluasi guna melihat adanya kekurangan pekerjaan jika ditemukan. Meskipun sebenarnya proses evaluasi bisa dilakukan setelah habis masa kontrak ketika memasuki tahap pemeliharaan selama 6 bulan.

Menyinggung soal rencana pemindahan kantor DPRD, Jarot sendiri belum mengetahui secara persis kapan waktunya. Tetapi pada dasarnya pemindahan bisa dilakukan setelah proses masa kontrak selesai yakni diatas tanggal 05 November 2017. Akan tetapi statusnya masih pinjam pakai dari DPUTR Ngawi.

Untuk rencana pemindahan dari depan kebelakang kami belum tahu juga termasuk apakah sudah dianggarkan soal pemindahan itu. Termasuk pemindahan ruang rapat paripurnanya hanya saja semuanya itu bisa dilakukan setelah kontrak habis,” jelas Jarot.

Sementara Dwi Rianto Jatmiko Ketua DPRD Ngawi membenarkan rencana pemindahan kantor akan secepatnya dilakukan. Namun dia mencatat, pemindahan semua fasilitas termasuk perkakas kantor maupun berkas-berkas bisa dilakukan kalau toh kontrak pekerjaan gedung dewan selesai.

“Untuk pemindahan sendiri akan dilakukan secepatnya namun menunggu selesai pengerjaan, apabila dalam pemindahan kantor dio barengi dengan paripurna kemungkinan akan dilaksanakan di gedung kesenian timur pendopo Ngawi,” tambahnya(ARD).

 Ngawi- Nampaknya  pengerjaan pembangunan fasilitas infrastruktur di  Ngawi tidak sesuai dengan besaran teknis atau Bestek.  Hal ini menyusul setelah Komisi III DPRD Ngawi,  kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan ke lokasi alun-alun Ngawi untuk melihat kondisi fasilitas umum (fasum) yang selama ini seolah lepas pengawasan, Kamis (12/10). Sidak dewan tersebut menemukan semua fasum di 9 titik yang notabene berada di kawasan area publik kondisinya syarat kurang perencanaan dan  tidak ada fungsinya serta tujuan yang terkesan asal bangun tanpa mengindahkan estetika.

Sebelumnya dari referensi yang di pegang anggota dewan keberadaan pembangunan fasum yang pekerjaanya dibawah leanding sektor Disparpora Ngawi tersebut baru berumur setahun atau selesai dikerjakan pada akhir athun 2016 lalu dengan total anggaran sekitar Rp 9 miliar bersumber APBD 2016. Penggunaan anggaran yang cukup besar tersebut tidak diimbangi dengan pengerjaan yang sempurna . Di temukan rusaknya fasum cukup mudah di dapati  oleh anggota dewan bahkan orang awam sepertihalnya ruang kamar mandi maupun toilet ditemukan kran atau wastafel ada yang copot begitu saja tanpa diperbaiki maupun dipasang kembali dan hal ini terkesan tidak ada perawatan.

Tidak berhenti hanya itu saja airnya pun tidak mengalir ketika kran dibuka dan cukup miris meski sudah setahun lampu peneranganya belum dipasang hal itu disebabkan jaringan listrik belum disambungkan ke instalasi yang ada. Selain itu kondisi bangunan fasum yang rata-rata berukuran sekitar 5 x 6 meter banyak yang jebol baik tembok maupun pondasi.

“Ternyata setelah kita lihat bersama tadi keberfungsian fasum seperti toilet dan kamar mandi sudah tidak sesuai. Bahkan beralih fungsi seolah tidak ada tanggungjawab sama sekali dari pihak terkait,” terang Supeno Ketua Komisi III DPRD Ngawi, Kamis (12/10).

Tambah Supeno pihaknya merasa heran dengan keberadaan fasum selama ini seolah dijadikan gudang penyimpanan alat-alat milik UPT AlunAlun Ngawi. Dan parahnya lagi didalam fasum ditemukan barang dagangan milik para pedagang yang berada disekitar alun-alun. Dengan kondisi separah itu pihaknya secepat mungkin meminta klarifikasi dan tanggungjawab dari OPD terkait dalam hal ini Disparpora.

Selain sidak fasum, Supeno bersama seluruh anggota Komisi III juga melihat kondisi lapangan tenis di sisi timur alun-alun yang dibangun dengan konstruksi membran. Ditempat tersebut pihak dewan juga mengaku gerah ketika melihat membran yang peruntukanya sebagai atap lapangan tenis justru kondisinya jebol. Meskipun keberadaan membran itu sendiri masih ada garansinya selama 10 tahun dari pihak ketiga atau rekanan.

Pihaknya sangat menyayangkan dengan keadaan fasum lapangan merdeka Ngawi, terkesan di buat dan hanya di bangun asal-asalan tanpa ada pengawasan dan perawatan dari pihak esekutif.(ARD)

Jakarta - Demi peningkatan perlindungan hak pelanggan jasa telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 31 Oktober 2017. 

Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Registrasi ini dikatakan sebagai upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan, terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen melindungi konsumen dan untuk kepentingan national single identity.

"Proses registrasi dinyatakan berhasil apabila data yang dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar tervalidasi," demikian pernyataan Kominfo melalui situs resminya, Rabu (11/10/2017). 

Namun, lanjut pernyataan tersebut, jika data yang dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama tidak dapat tervalidasi meski telah memasukkan data yang sesuai dengan yang tertera pada KTP dan KK, pelanggan wajib mengisi Surat Pernyataan.

Adapun surat pernyataan tersebut, isinya menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar, sehingga calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi. 

Selanjutnya, penyelenggara jasa telekomunikasi akan mengaktifkan nomor pelanggan paling lambat 1x24 jam. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyelesaikan registrasi ulang pelanggan prabayar yang datanya belum divalidasi paling lambat 28 Februari 2018. 

Penyelenggara jasa telekomunikasi juga wajib menyampaikan laporan kemajuan proses registrasi ulang pelanggan prabayar setiap 3 (tiga) bulan kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) selama jangka waktu registrasi ulang.

Menurut Kominfo, perpanjangan batas waktu penyesuaian pelaksanaan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi ini mempertimbangkan kesiapan dan keandalan sistem untuk melakukan validasi data pelanggan dan mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan pelanggan jasa telekomunikasi. (sumber: detikcom)

Page 7 of 18