Notice: Undefined index: in /home/bahanafm/public_html/templates/radiowave/includes/variations.php on line 63
3 Pos Penyekatan Dilaksanakan Ketat, Pelaku Wisata Mengaku Menerima Keputusan Pemerintah

Now playing

Rate this item
(0 votes)
Wawancara Kapolres Ngawi terkait pos penyekatan jelang mudik lebaran Wawancara Kapolres Ngawi terkait pos penyekatan jelang mudik lebaran

3 Pos Penyekatan Dilaksanakan Ketat, Pelaku Wisata Mengaku Menerima Keputusan Pemerintah

By Published April 23, 2021

BAHANAFM,NGAWI – Rencana peniadaan mudik 2021 yang awalnya bakal dilaksanakan pada 6 mei –  17 mei 2021, bergeser menjadi 22 April – 24 Mei 2021 sesuai adendum Satgas penanganan Covid- 19. Mendasar hal  tersebut, petugas bakal mengedepankan protokol kesehatan (prokes) dalam segala kegiatannya. Diungkapkan oleh Kapolres Ngawi AKBP I Wayan Wiyana, usai menggelar rakor persiapan mudik di wilayah hukumnya akan mendirikan 3 pos jelang penyekatan cegah paparan Covid-19. 3 pos inti tersebut diantaranya,  pos penyekatan ada 3 pos , pos pelayanan 2 pos, pos pengamanan dan pos wisata ada 3 pos.

“Ada 3 pos inti, yang terdiri 8 pos pendukung yang tersebar di wilayah Ngawi,” ungkap Kapolres Ngawi.

Dijelaskan oleh Kapolres Ngawi musim mudik, diprediksi obyek-obyek wisata local akan mengalami peningkatan guna mencegah paparan Covid -19 tersebut. Petugas menempatkan pos khusus, agar bisa melakukan pengawasan pencegahan terjadinya kerumunan warga di obyek wisata.  Pos Jogorogo ini guna mengback up 4  wisata alam yang terdapat di Kecamatan Kendal,  Jogorogo  dan Ngrambe.

“Pos wisata tersebut ditempatkan di Kecamatan Jogorogo dan Monumen Suryo,” tambah Kapolres Ngawi.

Peniadaan musim mudik oleh pemerintah, untuk kedua kalinya ini akan berimbas pada penurunan kesejahteraan pelaku usaha dan ekonomi. Seperti  halnya sektor pariwisata,  Ketua Asosiasi Desa Wisata (Asidewi) Moh Thohar mengungkapkan untuk Kabupaten Ngawi hingga saat ini belum ada respon keberatan dan patuh atas kebijakan pemerintah tersebut. Namun demikian, pihaknya berharap kepada pemerintah untuk bisa memberikan bantuan kepada pelaku wisata guna recovery ekonomi.

 “Dalam intinya menerima kebijakatan tersebut, namun ada permintaan pelaku wisata kepada pemerintah untuk bisa memberikan bantuan guna pengembalian ekonomi,” tegas Thohar. (Fiuna)     

Read 45 times

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries