Now playing

Berita Jatim

Berita Jatim (24)

Lamongan, Bupati Fadeli berharap bidang pendidikan di Kabupaten Lamongan tambah maju terutama pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal tersebut disampaikannya saat membuka Gebyar PAUD di Gedung Sport Center Lamongan (SCL), Rabu (26/6).

“Jika dilihat dari sisi kuantitas, jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Lamongan terbesar se-Jawa Timur, yakni sebanyak 2.295 lembaga. Jadi kedepannya kita harus bisa meningkatkan kualitas pendidikan PAUD di Kabupaten Lamongan,” ujar Fadeli.

 

Dari sisi Pemkab Lamongan, upaya peningkatan kualitas Beliau juga mengungkapkan kualitas pendidikan dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Lamongan nomor 5 tahun 2013 tentang Baca Al Qur’an Bagi Peserta Didik di Kabupaten Lamongan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Gerakan 1821.

“Gebyar PAUD ini adalah momentum yang baik untuk memberikan dorongan dan semangat bagi para Guru PAUD. Ini adalah generasi emas mulai dari usia 0 sampai dengan 6 tahun jadi harus didik dengan baik, terutama dengan memberikan pendidikan karakter,” jelas Fadeli.

Pada Gebyar PAUD ditampilkan Tari 1821 oleh Guru PAUD se-Kabupaten Lamongan dan senam bersama peserta didik PAUD yang dipimpin oleh Kak Aji Syafa.

Acara tersebut juga dihadiri oleh kepala sekolah se-Kabupaten Lamongan, PAUD se-Kabupaten Lamongan, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Indonesia (HIMPAUDI) Lamongan, dan Persatuan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (PGTKI) se-Kabupaten Lamongan dengan total undangan 2.700 orang.

Lamongan, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar mengirimkan tim kajian ke Lamongan. Mereka tertarik untuk menjadikan Desa Balun di Kecamatan Turi sebagai model pengembangan demokrasi pancasila di Indonesia.

Sebelum mengumpulkan informasi di Desa Balun, tiga anggota tim ini diterima Bupati Fadeli bersama Sekkab Yuhronur Efendi dan sejumlah kepala perangkat daerah di ruang kerja bupati, Senin (17/6).

Kepada Bupati Fadeli, salah satu anggota tim kajian Martin Lukito Sinaga menuturkan Desa Balun mungkin bisa jadi model demokrasi yang tidak pakai ribut ribut, demokrasi yang menyatukan. “Apalagi kemarin baru saja diresmikan jadi desa wisata religi dan ziarah,” ujarnya.

Selama di Balun, lanjutnya, tim kajian akan mendokumentasikan praktik-praktik budaya yang telah lazim dilakukan warga. Sehingga mereka dapat menggambarkan bagaimana korelasi budaya yang berwatak pancasila sebagai bagian dari demokrasi Indonesia.

“Kami tertarik dengan Lamongan juga karena menjadi yang terbaik dalam penanganan konflik sosial,” katanya menambahkan.

Bupati Fadeli mengamini keunikan Desa Balun. Dia sepakat jika desa ini disebut sebagai Desa Pancasila.

“Budaya gotong royong, persatuan, dan toleransi di Desa Balun ini harus dijadikan contoh nasional. Karena ini sudah berlangsung sejak lama, sejak berdirinya desa ini,” ujarnya.

Selain itu, tempat ibadah tiga agama berbeda juga berdiri berdampingan. Sementara warganya yang berbeda agama saling membantu saat ada hajat.

Soal penanganan konflik sosial, Fadeli menyebut koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpina Daerah (Forkopimda) dan tokoh-tokoh masyarakat berjalan dengan baik.

Jika muncul potensi konflik, katanya menjelaskan, diupayakan diselesaikan sebaik-baiknya di tingkat bawah dulu. Tidak sampai membesar, dan harus perlu penanganan di tingkat kabupaten.

Selain Martin Lukito Sinaga, komposisi tim kajian ini diisi Tommy Cristomi sebagai wakil ketua dan Rico Bobman sebagai sekretaris tim kajian.

Lamongan, Bupati Fadeli menyampaikan jawaban eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, pada Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin (17/6).

Dia diantaranya menyampaikan perihal tingginya tingkat realisasi belanja daerah karena sudah menjadi komitmen bersama. “Pengelolaan belanja daerah yang diberikan pada masyarakat sesuai dengan prinsip pro growth, pro job, pro poor dan pro environment,” kata dia.

Di sisi lain, Fadeli menjelaskan anggaran pendidikan kedepan tetap akan diprioritaskan dan ditingkatkan kualitasnya pada pembangunan infrastrukturnya. Termasuk untuk peningkatan mutu, perluasan akses pendidikan, kompetensi guru dan fasilitas bangunan sekolah.

Dalam rapat paripurna yang sama juga disampaikan Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) Kabupaten Lamongan atas hasil pembahasan perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 oleh Ketua BPPD DPRD Kabupaten Lamongan oleh Purwadi.

“Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara, pemerintah daerah mengusulkan enam Rancangan Peraturan Daerah untuk ditambahkan dalam program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019,” ungkap Purwadi.

Raperda tersebut antara lain tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, tentang prubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lamongan, dan tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Kemudian Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan tera atau tera ulang, tentang pengelolaan air limbah domestik, dan tentang pencabutan atas Perda nomor 5 Tahun 2007 tentang pemberantasan pelacuran di Kabupaten Lamongan.

“Setelah perubahan program pembentukan Perda ditetapkan dalam rapat paripurna, Badan Pembentukan Peraturan Daerah berharap agar pemerintah daerah segera melakukan penyusunan Raperda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan skala prioritas, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama,” jelasnya.

Dia juga berharap pemerintah daerah agar terus melakukan inventarisasi, evaluasi dan kajian kembali terhadap seluruh peraturan daerah atau kebijakan yang dianggap sudah tidak sesuai. Untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ngawi - sedikitnya ratusan pasukan gabungan sebanyak 673 personel baik dari anggota kepolisian jajaran Polres Ngawi, Kodim dan Yon Armed 12 Ngawi akan mengamankan jalanya Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur pada 27 Juni 2018 mendatang. Nantinya, ratusan petugas ini akan menyebar di 1.551 Tempat Pemungutan Suara ( TPS).

 

“Anggota pengamanan yang kami siapkan untuk memastikan jalanya pemungutan suara di TPS berjalan lancar tidak ada gangguan,” terang Kapolres Ngawi AKBP MB. Pranatal Hutajulu usai menggelar apel pasukan di alun-alun Ngawi, Senin, (25/06).

 

Jumlah pasukan gabungan tersebut juga ditambah petugas Lingkungan Masyarakat (Linmas) sebanyak 3.102 orang dari 213 desa plus 4 kelurahan. Mereka akan memantau langsung proses pelaksanaan pemungutan suara yang langsung bebas dan rahasia. Sehingga setiap pemegang hak suara merasa nyaman ketika di TPS.

 

Ditegaskan oleh Kapolres Ngawi, di wilayah Ngawi hasil pantauan selama ini disinyalir ada 6 titik rawan. Meski demikian, dipastikan ekskalasenya tidak akan memanas hanya saja setiap personel wajib mewaspadai adanya ancaman teror yang mengarah ke TPS.

 

 

 

Sementara itu Bupati Ngawi Budi Sulistyono menegaskan, pada Pilgub Jawa Timur kali ini harus berjalan demokratis tanpa ada satupun provokasi  dari pihak lain. Dan diharapkan bisa melahirkan pimpinan yang amanah, bisa memimpin Jawa Timur lima tahun kedepan makin lebih baik.

Sementara Dandim 0805 ngawi menegaskan apabila ada dan ditemukan serta terbukti secara hukum anggota TNI POLRI membantu paslon dalam pemilihan akan kami berikan sanksi berat.

" Karena sudah ada dalam peraturan, apabila terdapat anggota serta sudah di vonis oleh pihak peradilan sanksi terberat yang kami berikan adalah pencopotan jabatan" tegas Dandim 0805 Ngawi (Ard)

Page 3 of 6