Notice: Undefined index: in /home/bahanafm/public_html/templates/radiowave/includes/variations.php on line 63
DBHCHT Dicairkan Kepada 10 OPD Ngawi, Bagaimana Alokasinya?

Now playing

Rate this item
(0 votes)
Anggaran DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) Kabupaten Ngawi tahun 2021 sebesar Rp 24.593.613.000 dalam APBD, ada 10 OPD Kabupaten Ngawi yang mengampu Anggaran DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) Kabupaten Ngawi tahun 2021 sebesar Rp 24.593.613.000 dalam APBD, ada 10 OPD Kabupaten Ngawi yang mengampu

DBHCHT Dicairkan Kepada 10 OPD Ngawi, Bagaimana Alokasinya?

By Published May 28, 2021

BahanaFM,Ngawi –Kabag Perekonomian Ngawi Aries Dewanto, bahwa untuk alokasi DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) tahun 2021 yang dicairkan kepada 10 OPD Ngawi, terbagi menjadi 3 bidang. Dari 3 bidang ini diantaranya adalah Bidang Kesmas (Kesejahteraan Masyarakat), Bidang Penegakkan Hukum, dan Bidang Kesehatan.

“Alokasinya di dalam PMK sudah jelas bahwa Bidang Penegakkan Hukum ini ada 25% dari pada nilai pagu, lalu untuk Bidang Kesehatan juga sama 25% untuk selebihnya diberikan pada bidang Kesejahteraan Masyarakat,” ujar Aries.

Sesuai dari 5 program yang diampu oleh UU No.39, untuk Anggaran DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) Kabupaten Ngawi tahun 2021 sebesar Rp 24.593.613.000 dalam APBD.

Aries mengatakan ada 10 OPD Kabupaten Ngawi yang mengampu diantarannya Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenagakerja, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, kemudian bagian administrasi perekonomian, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerataan desa, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan usaha Mikro.

“Sesuai dengan alokasi perekonomian provinsi, bahwasanya bidang penegak hukum utamanya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat,” ujar Aries

Sementara untuk masyarakat yang perlu diberikan sosialisasi yaitu ada 3 bagian masyarakat kepada pemangku kepentingan seperti ASN yang berada ditingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa, lalu kepada pedagang dan kios eceran dan terakhir kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya sosialiasi, maka 10 OPD tersebut mengetahui pengelompokkan anggaran yang sudah diberikan.

“Kita kan nggak bisa mensosialiasikan satu persau jadi nanti biar perwakilan pemangku kepentingan yang menjelaskan, misalkan ada di dinas koperasi dan usaha mikro yang akan diberikan sosialisasi dibidang cukai tentang rokok illegal dengan pelanggaran didalamnya semua akan disosialisasikan jadi masyarakat semua tahu,” tambah Aries

Selain terserap dari berbagai kepentingan OPD masing-masing. Sisa anggaran sejumlah Rp 4.000.000.000 berupa BLT yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok untuk diprogramkan selama 5 bulan.(fiuna)

Read 31 times

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries