Now playing

Rate this item
(0 votes)

Jelang Pesta Demokrasi Hanya Belasan Partai yang Masuk Nominasi

By Published October 02, 2017

Ngawi-Jelang Pesta Demokrasi yang dimulai tahun depan hal ini menjadi persiapan bagi panitia penyeleggara pemilu sepertihalnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ngawi membenarkan sudah menggelar sosialisasi kepada partai politik peserta Pemilu 2019 di Aula Notosuman Jalan Raya Ngawi-Mantingan, Kamis kemarin, (28/09). Dalam sosialisasi tersebut disampaikan beberapa hal tentang tata cara pendaftaran dan verifikasi sebagai langkah penetapan partai politik peserta Pemilu 2019.

“Kegiatan sosialiasi itu kami laksanakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019. Parpol calon peserta Pemilu wajib melakukan pendaftaran dan verifikasi, 03-16 Oktober 2017,” kata Toni sapaan akrab Ketua KPUD Ngawi via selular, Sabtu (30/09).

Alasan menyelenggarakan sosialisasi karena sesuai acuan yang tertuang dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, penelitian, administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan calon peserta pemilu 2019 pasal 12. Lebih lanjut dia mengatakan, berdasarkan data dari KPU pusat ada 73 Parpol calon peserta Pemilu 2019, sehingga mereka harus melakukan pendaftaran dan verifikasi jika mereka ingin bertarung di pesta demokrasi pada 2019.

Hanya saja hingga saat ini yang terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Ngawi baru 15 partai terdiri 12 partai lama ditambah 3 partai baru yakni Partai Perindo, Partai Berkarya dan PSI. Sedangkan pada proses pendaftaran antara tanggal 03-16 Oktober 2017 pihak KPUD di daerah hanya menerima foto copy KTA dan KTP dengan jumlah masing-masing 1.000 lembar .

“Untuk partai baru memang kami lakukan verifikasi faktual dan untuk pelaksanaanya nanti sesuai jadwal dan tahapanya. Dimana akan dilaksanakan pada 15 Desember 2017 sampai 04 Januari 2018 setelah itu penyampaian hasil verifikasi faktual,” urainya.

Diakuinya, didalam pasal 173 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 hingga sekarang masih berpolemik dan terjadi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Menyusul pasal yang dimaksudkan itu dinilai masih diskriminatif antara partai lama dengan partai baru.

“ Kami mengharapkan kepada partai untuk segera melaksanakan pemenuhan persyaratannya agar bisa masuk sebagai partai yang memenuhi perundangan” tegasnnya (ARD)

Read 60699 times