Notice: Undefined index: in /home/bahanafm/public_html/templates/radiowave/includes/variations.php on line 63
Kajari Sidik Mark Up Progam PKBM, RDP Dewan Temukan Temuan Baru

Now playing

Rate this item
(0 votes)
Gunadi Ash Cidiq sekertaris Komisi II DPRD Ngawi Gunadi Ash Cidiq sekertaris Komisi II DPRD Ngawi

Kajari Sidik Mark Up Progam PKBM, RDP Dewan Temukan Temuan Baru

By Published April 21, 2021

BAHANAFM,NGAWI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi mendalami dugaan mark up Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik pada program kejar paket C 2019/2020 di Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Kejari menduga program yang dilaksanakan lewat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menggunakan data peserta fiktif.  Kasintel Kejari Ngawi, David Nababan mengatakan, delapan dari tujuh penerima PKBM sudah dimintai keterangan mengenai proses verifikasi data peserta yang diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi saat itu.

"Kami tengah mendalami kasus dugaan yang mengakibatkan kerugian negara" Ungkap David Nababan.

Mencuatnya kasus ini, mendasar laporan warga yang merasa progam tersebut fiktif. Pasalnya tidak pernah ada kegiatan peserta dalam  proses kegiatan belajar hingga ujian yang diadakan. Hal ini dikuatkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh komisi II DPRD Ngawi. Diungkapkan oleh Gunadi Ash Cidig selaku sekertaris, menjelaskan MoU antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi untuk mengatasi angka putus sekolah di kabuparen Ngawi tidak relevan. Sangat aneh, MoU yang dibuat nomer surat tidak ada,  kop surat dinas  berbeda dengan tanda tangan di bawahnya.

“Hasil RDP dengan perwakilan kedua dinas, MoU permintaan data dinas pendidikan ke dinas sosial cukup membingungkan,” Jelas Gunadi, Selasa (20/04/2021)

RDP  kedua, bersama 7 PKBM, komisi II menemukan bukti baru. 1 PKBM yakni pangayoman, tidak ada pengurus yang hadir memenuhi panggilan dewan. Sehingga pihaknya tidak mengetahui jumlah peserta yang dinaungi oleh lembaga pendidikan tersebut. Dari hasil informasi yang dihimpun oleh anggota dewan, lembaga tersebut sudah tidak beroperasi sejak tahun 2020. Hal ini bisa menjadi bukti baru, dalam tugas anggota legeslatif sebagai fungsi pengawasan dalam progam pemerintah. Yakni dari hasil RDP dengan para PKBM ini, ditarik kesimpulan adanya data PKBM hanya untuk mengeluarkan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) dari pemerintah.

“PKBM pengayoman ini menarik, setelah menerima dana langsung kabur.” Tegas Gunadi.(ARD)

Read 62 times

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries