Now playing

Rate this item
(0 votes)

Lemahnya PKPU Pilkada, Sosisalisasi Dicerca Pertanyaan Audien

By Published January 03, 2020

NGAWI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi, melakukan sosialisasi tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dihelat pada 23 September 2020 mendatang kepada institusi pemerintahan, partai politik, TNI, Polri, Kejaksaan, Ormas di Hotel Sukowati, Kamis (02/01/2019).
Sosialisasi tahapan Pilkada 2020 itu dibuka Ketua KPU Ngawi, Prima Aquina. Sementara, tahapan sosialisasi tahapan pilkada serentak 2020 disampaikan komisioner KPU Aman Ridho Hodayat.
Ketua KPU Kabupaten Ngawi Prima demikian panggilan akrabnya mengatakan, ada 2 tahapan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 mendatang, yakni tahapan persiapan yang meliputi perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan.
“Kemudian, pembentukan PPK, PPS dan KPPS. Selanjutnya, pembentukan panitia pengawas kabupaten/kota, kecamatan, lapangan dan pengawas TPS. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih,” Ungkap Prima.
Selanjutnya, tahapan penyelenggaraan yang dimulai dari pengumuman dan pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan serta pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
“Khusus untuk pilkada Kabupaten Ngawi dalam hal ini pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi bisa melalui partai politik atau gabungan partai politik serta calon perseorangan atau independen. Sementara, syarat calon yang maju haruslah warga negara Indonesia dengan banyak persyaratan yang harus dipenuhi,” Tambahnya.
Dalam sosialisasi tersebut, banyak dari unsur partai politik mem pertanyaan tentang peraturan KPU perihal aturan tentang persyaratan calon tidak tersandung permasalahan tindakan tercela, tindakan tercela yang dimaksud tidak di sebutkan klasifikasinya secara rinci oleh pihak KPU. Memang tadi audien mempertanyakan aturan PKPU yang tidak rinci menjelakan tindakan tercela nantinya kita inventarisasi dan kami serahkan ke KPU RI untuk menjadi wacana atau ada peraturan yang bisa di sampaikan kepada partai pengusung.
“ Pertanyaan dari audien akan kami teruskan kepada KPU RI, agar nantinya mendapatkan regulasi penjelasan aturan dalam pasal 4 PKPU tentang PILKADA dapat di jelaskan secara rinci,” tegasnya. (ard)

Read 42 times