Notice: Undefined index: in /home/bahanafm/public_html/templates/radiowave/includes/variations.php on line 63
Pelantikan Bupati Terpilih Terancam Molor, Pimpinan DPRD Desak Segera Dilantik Kenapa ?

Now playing

Rate this item
(0 votes)
DPRD Inginkan segera pelantikan Bupati Ngawi DPRD Inginkan segera pelantikan Bupati Ngawi

Pelantikan Bupati Terpilih Terancam Molor, Pimpinan DPRD Desak Segera Dilantik Kenapa ?

By Published March 05, 2021

BAHANAFM,Ngawi – Hingga mendekati tanggal 27 Februari 2021 rencana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak 2020, urung mendapatkan informasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Info beredar pelantikan akan dilaksanakan pada akhir bulan februari ini, namun diungkapkan oleh Sardjono selaku pimpinan DPRD Ngawi, hingga saat ini belum mendapatkan surat resmi dari pihak Pemprov Jatim kapan akan dilaksanakan pelantikan untuk Kabupaten Ngawi.
“ Hingga tanggal 24 Februari, DPRD Ngawi belum mendapatkan tembusan surat resmi dari Pemprov Jatim “, Ungkap Sardjono Pimpinan DPRD Ngawi. Rabu (24/02/2021)
Pihaknya berharap kemarin pada tanggal 17 Februari bersamaan dengan turunnya Bupati periode sebelumnya sudah dilakukan pelantikan, namun mundur dengan alasan adanya 3 kabupaten masih dalam sengketa. Sementara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi yang digelar 9 Desember 2020, pasangan Ony Anwar Harsono – Dwi Riyanto Jatmiko meraup jumlah pemilih mencapai 471.082 suara atau 94,42 persen sedangkan lawan kotak kosong mendapat 27.831 atau 5,58 persen. Kendati hasil pilkada tidak digugat MK, Ngawi mendapat imbas mengakibatkan molor dari jadwal pelantikan. Sardjono legeslator dari partai bersimbol pohon beringin ini menambahkan dari informasi 3 daerah sengketa hasil pilkada sampai saat ini sudah selesai, mendasar hal itu pihaknya meminta kepada gubernur Jatim dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Kemendagri untuk segera melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih agar roda pemerintahan daerah dapat tertata.
“ Karena 3 daerah konflik sudah selesai, semoga Gubernur mendesak Mendagri menerbitkan surat pelantikan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” Tambahnya.
Saat ditanya mengapa mendesak segera dilakukan pelantikan? Sardjono menegaskan pengisian kekosongan jabatan Bupati/Walikota sampai dilantiknya Bupati/Walikota terpilih oleh sekertaris daerah (Setda) sebagai Pelaksana Harian (Plh) kurang efektif dan kurang maksimal dalam memberikan keputusan kebijakan dalam roda pemerintahan daerah.
“ Secara umum kegiatan rutin sudah bisa menunjang akan tetapi apabila berkepanjangan tidak akan efektif, pasalnya memutuskan keputusan yang urgen dan strategis tidak mungkin dilakukan oleh seorang Plh,” tegasnya. (ARD)

Read 90 times

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries