Now playing

Rate this item
(0 votes)

Peraturan Tentang Sekdes Masih Abu-abu

By Published April 07, 2017

Ngawi - Terkendala peraturan daerah dan lembaga pembuat aturan tidak segera menuntaskan cukup membuat anggota dewan Ngawi gerah. Bagaimana tidak Kalangan DPRD Kabupaten Ngawi dibuat meradang bahkan terkesan ‘uring-uringan’ dengan sikap pemerintah daerah setempat. Menyusul, 34 kursi Sekretaris Desa (Sekdes) sejak setahun terakhir diumbar kosong seolah Pemkab Ngawi sengaja mengolor waktu tanpa alasan yang jelas. Tak pelak Komisi I DPRD Kabupaten Ngawi pasang target ke pada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi.

“Kalau dua minggu kedepan tidak ada perkembangan lagi mengenai kapan pengisian kursi sekdes maka kami memanggil mereka lagi (DPMD-red). Apapun alasanya Apri 2017 ini harus segera diproses tentang pengisian kursi sekdes karena menyangkut kinerja desa,” terang Siswanto Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Ngawi,

Siswanto legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sangat menyayangkan keberadaan DPMD sebagai satua kerja yang bertanggung jawab terhadap perangkat desa. Setiap kali didesak selalu beralasan jauh dari ‘nalar’ yakni masih adanya penyempurnaan draf Peraturan Bupati (Perbup). Padahal jika dirunut beber Siswanto, secara teknis pengisian Sekdes sudah ada dasar hukum lain sebagai bahan rujukan yakni Perda Nomor 09 Tahun 2016.

“Kalau memang masih terkendala tentang Perbup sebenarnya item apa yang masih disempurnakan hingga kini. Posisi sekdes itu sangat strategis di pemerintahan desa jangan di olor-olor seperti itulah. Segera ditindaklanjuti secepatnya biar tata administrasi berjalan baik bukan berati yang di Plt kan itu tidak mampu bekerja,” sambung Siswanto.

Pungkasnya, dia berkeyakinan kosongnya kursi Sekdes tersebut sangat berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan desa (pemdes) dibidang administrasi. Terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Mengapa demikian, fungsi sekdes sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 sebagai koordinator pelaksana keuangan desa. Hal itu tertuang jelas dalam Permendagri tentang Keuangan Desa tersebut pasal 1 poin 14.

“Sekarang ini anggaran yang masuk ke desa luar biasa besarnya demikian juga program desa semakin waktu bertambah maka sangat disayangkan jika dikosongkan begitu saja. Maka kami Komisi I DPRD Ngawi meminta proses ini segera diproses,” pungkas Siswanto. 

            Pihaknya mengharapkan dengan segera adanya peraturan yang mengatur tentang sekertaris desa di sahkan, cukup besar dampak yang di sebabkan yakni membantu penanganan kinerja di tingkat desa. (ard)

 

Ket gambar dewan hearing

Read 39548 times