Now playing

Rate this item
(0 votes)
Rahmad Didik P. Tengah jelaskan kewajiban pemohon uji kir (foto oleh Ardian Febri Tri H) Rahmad Didik P. Tengah jelaskan kewajiban pemohon uji kir (foto oleh Ardian Febri Tri H)

Permintaan KIR di Ngawi Meningkat, Terapkan Protokol Kesehatan

By Published June 04, 2020

BAHANAFM,NGAWI – Sejak tertanggal 8 April 2020 dengan ditutupnya layanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)  oleh Bupati Ngawi, terjadi peningkatan permintaan uji KIR imbas dari pencegahan penyebaran covid -19. Dinas Perhubungan menjadi satu-satunya PKB untuk angkutan barang dan penumpang yang telah beroperasi di Kabupaten Ngawi.

Pasca diberlakukan newnormal oleh pemerintah dengan kelonggaran kegiatan tanpa mengindahkan protap kesehatan setelah kurang lebih dua bulan berhenti, layanan PKB atau yang lebih dikenal dengan uji kir kembali dibuka. Dengan dibukanya uji kir ini pertanggal 8 juni 2020, usai menerima SE Bupati Ngawi.

“Dibukanya uji kir ini mendasar surat edaran bupati, bahwa semua aparatur sipil negera di pemerintahan Kabupaten Ngawi diperbolehkan kembali untuk membuka layanan,” Ungkap Kepala Dinas Perhubungan Rahmad Didik Purwanto. Kamis (04/06/2020)

Karena pembukaan uji kir ini ditengah pandemi covid -19, sehingga pelayanan berbeda yakni berdamai dengan penyakit pandemic. Didik demikian panggilan akrab mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga pemerintah kabupaten Ngawi, menambahkan berdamai dengan covid -19 yang mulai dari proses pendaftaran hingga pengujian kelayakan kendaraan.

" Penyesuaian tersebut sebagai upaya kita untuk tidak tertular atau menulari, bahwa setiap petugas dan pemohon wajib masker, dan cuci tangan sesering mungkin," Tambah Didik.

Setiap pemohon dan petugas yang memasuki kantor Dishub Ngawi wajib mengenakan masker, pemohon diminta mencuci tangan dan menjalani pengecekan suhu badan. Tidak hanya itu saja, pemohon wajib menjaga sosial distancing, duduk dengan kursi yang telah diatur jaraknya. Kurang lebih 2 bualn terakhir ini, uji kir tidak diibuka mendasar hal tersebut, dinas tidak akan memberikan denda atas keterlambatan pembanyaran, hanya penyelesaian administrasi yang harus dibayar tanpa ada denda.

" Penyelesaian hanya administrasi saja, tanpa ada denda," Tegas Didik.(ard)

Read 63 times