Now playing

Rate this item
(0 votes)
Aman Ridho Hidayat komisioner KPU Ngawi tengah memeriksa tahapan kampaye paslon Aman Ridho Hidayat komisioner KPU Ngawi tengah memeriksa tahapan kampaye paslon

Terlambat Serahkan Dana Kampanye Komisioner Ngawi, Ancam Gugurkan Paslon

By Published October 06, 2020

BAHANAFM,NGAWI – Sejak tertanggal 26 September 2020 tahapan kampaye pemilihan kepala daerah serentak lanjutan dimulai namun gaung dari perhelatan kampaye oleh pasangan calon di Kabupaten Ngawi masih belum terasa oleh calon pemilihnya. Sudarsono Komisioner devisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih, Parmas dan SDM mengungkapkan Alat Peraga Kampaye (APK) untuk peserta pilkada saat sekarang masih dibagian pengadaan dalam proses cetak. “ Saat ini masih di bagian pengadaan dan belum selesai di cetak,” Ungkap Sudarsono selaku komisioner KPU Ngawi. Senin (05/10/2020) Dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020, jumlah alat peraga kampanye yang dipasang adalah 1 baliho per kecamatan per pasangan calon. Kemudian umbul-umbul maksimal 10 buah, dan 1 spanduk per kecamatan. Ditambahkan oleh, berbeda jika dibandingkan merujuk PKPU Nomor 4 Tahun 2017, dimana pemasangan baliho bisa mencapai 3 buah, umbul-umbul 20 buah, dan 3 spanduk. " Karena peraturan yang dipakai berbeda jadi ada pengurangan jumlah APK yang dipergunakan," Tambahnya. Sementara Aman Ridho Hidayat Selaku divisi Teknis penyelenggaraan KPU Ngawi mengungkapkan sebelum masa kampaye berlangsung calon peserta pilkada harus menyerahkan Laporan Awal Dana Kampaye (LADK) kepada KPU, untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Ony Anwar dan Dwi Riyanto Jatmiko sudah melaporkannya sebesar 50 juta. “ Kendati pasangan tunggal tetap menyerahkan laporan dana kampaye yang akan di pergunakan,” Jelas Ridho demekian panggilan akrab komisioner KPU Ngawi. Sampai di akhir kampaye paslon juga wajib menyerahkan laporan keuangan kembali, hal ini berisi tentang penggunaan atau pengeluaran dana dan sumber dana atau pemasukan yang diperoleh paslon. KPU dalam melakukan audit nantinya berkerjasama dengan pihak ketiga, agar hasil pengkajian dana kampaye paslon yang dihasilkan memiliki legalitas formal. Tegasnya apabila setelah masa kampanye sebelum pelaksanaan hari H pilkada, paslon terlambat menyerahkan Laporan Dana Kampanye (LDK) paslon tersebut bisa di gugurkan tidak mengikuti pilkada. “ LDK sangat penting apabila paslon terlambat menyerahkan laporan dana kampanye sebelum hari H, paslon tersebut bisa di gugurkan dari keikutsertaan pilkada,” Tegas Ridho. (ARD)

Read 15 times