Now playing

Rate this item
(0 votes)

Usai disahkan Raperda Menjadiu Perda Mobil Dinas Dewan di Kembalikan

By Published August 18, 2017

Ngawi- Sesuai dengan apa yang telah menjadi komitmen anggota DPRD dengan adanya PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD PP. Puluhan mobil dinas milik DPRD Ngawi dikembalikan, Selasa kemarin, (15/08). Kebijakan itu menyusul kenaikan tunjangan transportasi anggota dewan pasca diterbitnya. Diungkapkan oleh Sekretaris DPRD Ngawi Tri Pujo Handono menjelaskan karena adanya kenaikan tunjangan dewan dan mendasar Peraturan Pemerintah telah di terbitkan maka sudah sewajarnya dewan Ngawi menaati dan melaksanakan.

“Memang benar semua kendaraan dinas DPRD Ngawi sudah dikembalikan tetapi keberadaanya masih ada di kesekretariatan dewan. Karena masih menunggu harga appraisal jika diserahkan ke Pemkab Ngawi sesuai dengan peraturannya,” terang Sekretaris DPRD Ngawi, Rabu (16/08).

Pihaknya  menegaskan, usai Perda Inisiatif di sahkan oleh Bupati bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Ngawi maka secara otomatis tunjangan anggota dewan akan naik sekitar tiga kali lipat dari sebelumnya. Namun dari sekian tunjangan yang naik hanya dua yakni tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi intensif (TKI).

Jelasnya tunjangan perumahan untuk ketua dari yang sebelumnya hanya Rp 9.333.000 atau Rp 9,3 juta kini naik menjadi Rp 13.200.000 atau Rp 13,2 juta. Sedangkan tunjangan serupa untuk wakil ketua dari Rp 7.155.000 atau Rp 7,1 juta kini naik menjadi Rp 10.200.000 atau Rp 10,2 juta. Dan anggota dari Rp 5.135.000 atau Rp 5,1 juta naik menjadi Rp 6.300.000 atau Rp 6,3 juta.

Namun untuk TKI sendiri baik ketua, wakil ketua dan anggota nilai besaranya sama sekarang ini yakni Rp 10.500.000 atau Rp 10,5 juta. Jika diakumulasi tandasnya, untuk ketua sekarang ini tunjangan semuanya mencapai sekitar Rp 30 juta dan wakil ketua berkisar Rp 25 juta dan anggota dewan mendapat sekitar Rp 19 juta.

Namun disisi lain ulas Tri Pujo, dana operasional ketua dewan yang sebelumnya diterima Rp 2.100.000 yang diterima 6 kali setahun kini hanya 4 kali setahun dan itupun berlaku pada wakil ketua dengan nilai sama namun hanya menerima 2,5 kali setahun yang sebelumnya 4 kali setahun. Dan ketentuan lainya pada besaran dana reses setiap anggota dewan kini hanya berhak menerima 3 kali setahun dengan nilai Rp 2.100.000 yang dulunya 5 kali setahun.

Sementara secara terpisah Bupati Ngawi Budi Sulistyono menjelaskan, pihaknya mengamini atas pengesahan Raperda yang diusung dewan yang bermuara pada naiknya tunjangan para legislative tersebut. Meski demikian ada konsekuensi lainya tidak lain ada pemotongan pada pos pos tertentu tanpa mengurangi budget anggaran untuk pembangunan lainya.(ARD)

Read 57324 times